Anggota Dewan Minta Izin AMPS Dicabut

Jika AMPS Tak Sanggup Layani Masyarakat

2011-05-19  06:29:54

TANJUNG REDEB, Hingga saat ini, sudah dua bulan warga Talisayan mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis premium dan solar. Kalau pun  ada, harga premium sangat mahal. Anggota DPRD Berau, Subroto meminta dinas instansi terkait segera turun ke lapangan, jika pengelola  Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) tak sanggup melayani masyarakat, dirinya meminta izin APMS tersebut segera dicabut.
Persoalan ini menurut Subroto memang sangat menyakitkan bagi semua masyarakat Talisayan, tanpa terkecuali. Baik kalangan atas maupun  menengah, apa lagi  masyarakat kalangan bawah.
“Pokoknya, semua masyarakat Talisayan sekarang ini nasibnya  benar – benar memprihatinkan.  Karena sampai detik ini tidak ada BBM di Talisayan,” ungkapnya.
Kalau pun ada premium di tingkat pengecer, harganya antara Rp 15 hingga Rp 18 ribu per botol. Sedangkan jenis solar per liternya Rp 7 ribu. Harga BBM itu mahal dikarenakan pengecer yang ada di daerah itu membelinya di Kota Tanjung Redeb, dan itu pun mereka harus rela mengantre berjam – jam di SPBU.
Hal itu mungkin masih dimaklumi. Karena di Tanjung Redeb sendiri kesulitan mendapatkan BBM, jika tidak mengantre di SPBU, mereka pun tak bisa  mendapatkan BBM. Nah, ditambah lagi ongkos transportasi dari Tanjung Redeb ke Talisayan, yang jaraknya ratusan kilometer.
“Ini pula yang menjadi persoalan, ketika ada yang membawa BBM dari Tanjung Redeb mereka khawatir takut ditangkap. Meskipun untuk keperluan masyarakat,” katanya.
Jadi, persoalan itu sangat delimatis menurut politisi dari Partai Golkar ini. Dijelaskan pula, tidak adanya BBM di Talisayan tersebut disebabkan ada keterlambatan pihak pengelola APMS dimana jatah BBM nya tidak diambil selama 4 bulan.
Menurut Subroto, ketika ditanya kepada pengelola APMS, jawabannya  cukup klasik, kapal yang biasa digunakan BBM tersebut rusak. Sehingga tak bisa mengambil jatah BBM tersebut.              
Karena itu ia mengimbau kepada dinas instansi terkait agar segera turun ke lapangan, memberikan teguran kepada pemilik APMS. Jika merasa tak sanggup melayani masyarakat, ia meminta izin nya segera dicabut. Karena masih ada warga Talisayan yang mampu mengelola APMS.
Jangan hanya karena kapal rusak, lalu tidak mau mencari alternatif lain untuk melayani masyarakat di sana. “ Dulu masih ada pangkalan atas izin Bupati, warga Talisayan tidak pernah mengalami kesulitan seperti sekarang. Nah sekarang, ada APMS malah kesulitan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, sebelum ada gejolak dari masyarakat, sekali lagi anggota Komisi III ini mengimbau kepada dinas instansi terkait turun ke lapangan. Karena warga Talisayan yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani, sampai saat ini banyak yang tak bisa mengais rejeki. Sementara tuntutan hidup harus terpenuhi setiap hari, ditambah lagi biaya – baiaya yang di luar dugaan.
“Pokoknya, mau tidak mau dinas instansi terkait harus bertindak tegas, demi kepentingan hajat orang banyak,” tegas Subroto. roz