Pergantian Kadistamben Disorot Dewan

2011-05-27  23:46:20

TENGGARONG, Mutasi pejabat gelombang ke 10 yang dilakukan Pemerintah Kutai Kartanegara pada kepemimpinan Rita Widyasari kembali digulirkan, Kamis (26/5) siang kemarin di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara.
16 pejabat eselon II sampai IV berpindah jabatan dalam mutasi yang dipimpin langsung Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara, yang dihadiri sejumlah kepala dinas/instansi dan sejumlah undangan lainnya.
Ada hal yang menarik saat mutasi pejabat kemarin, Assobirin Kepala Dinas Pertambangan Kukar yang dimutasi sebagai staf ahli bidang pemerintahan tak menampakan diri, sementara penggantinya Ardianur yang sebelumnya Kepala BLHD Kukar hadir lebih cepat dalam waktu ditentukan.
Rita Widyasari dalam kesempatan itu menegaskan kalaU pergantian Kepala Distamben sebagai wujud untuk perbaikan pelayanan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat."Saat ini perhatian kita ditekankan pada Distamben. Kinerja distamben sebelumnya tidak bisa berkoordinasi dengan kabid-kabidnya," ujar Rita kemarin.
Ia berharap kepada Kepala Distamben baru Adinur untuk menelaah dengan sebaik-baiknya permasalahan tambang selama ini, termasuk persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menurut dia, persoalan Amdal menjadi sangat penting karena apabila ini diabaikan maka akan menimbulkan masalah sosial. "Dan, kami selalu melakukan evaluasi apakah jabatan itu pas atau tidak. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan melakukan perbaikan dan pembinaan ke depan," kata Rita.
Sementara itu secara terpisah anggota DPRD Kukar Arif Arizal, menilai kalau mutasi pejabat sah-sah dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan pelayanan ke masyarakat. Namun ternyata, kondisi itu tak sesuai apa yang diharapkan dalam perbaikan pemerintahan soal pelayanan. Seperti misalnya pergantian Kepala Dinas Pertambangan dari Assobirin kepada Ardinur.
“Kami menilai Assobirin mampu memberikan pelayanan maksimal, bahkan sejumlah ijin tambang yang bermasalah juga banyak yang tidak diproses. Ini menandakan bahwa ada ketegasan dalam proses pertambangan, yang selama ini menjadi sorotan,” kata Arif.
Dengan upaya inventarisasi dan penertiban ijin pertambangan yang dilakukan Dinas Pertambangan selama kepemimpinan Assobirin, sepertinya menjadi suatu hal yang mengganjal pihak-pihak yang menyukai itu, sehingga dengan cepat belum genap 1 tahun posisi Assobirin diganti dengan pejabat yang mungkin saja bisa diajak untuk kompromi masalah ijin tambang.
TAMBANG
Berbicara persoalan tambang batubara, banyak kasus tambang yang mencuat di Kukar. Ada pula yang ditolak oleh masyarakat setempat namun tetap saja mau beroperasi. Seperti misalnya di Desa Jonggon Desa, masyarakat setempat menolak tetap beroperasinya PT Gerak Persatuan Bersama lantaran ijinnya bermasalah, karena bermasalah itulah tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pertambangan Kukar Assobirin. “Bisa jadi ini yang menjadi penyebab mengapa pak Assobirin diganti, padahal nyata ijin milik perusahaan itu bermasalah sehingga wajar tidak bisa untuk diproses,” terang Arif Arizal.
Sementara itu secara terpisah salah seorang warga Desa Jonggan Pitun menegaskan, kalau masyarakat Desa Jonggon menolak kehadiran kembali PT Gerak Persatuan Sejahtera.”Kami menolak karena ijinnya bermasalah dilain itu kontribusi untuk masyarakat juga tidak jelas,” tandas Pitun.
Pitun menambahkan, kalau warga masyarakat Jonggon lebih condong kepada PT Tiga Cahaya Sejahtera untuk segera melakukan operasi tambang diwilayah Jonggon Desa, mengingat ijinnya sudah diproses dan tidak terjadi masalah. awi