15 Anggota DPRD Kukar Terancam Dinonaktifkan

Sekwan Telah Layangkan Surat ke Bupati

2011-06-06  23:24:53

TENGGARONG, Sekretaris DPRD Kukar H Awang Ilham, Selasa (31/5) lalu resmi melayangkan suratusulan penonaktifan 15 Anggota DPRD Kukar yang tersandung kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD 2005, yang saat ini menjadi terdakwa dan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.
Surat usulan penonaktifan tersebut ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, yang kemudian nantinya menurut prpsedurnya akan ditindaklanjuti ke Gubernur Kaltim.
“Surat usulan sudah kami sampaikan ke Bupati. Menurut aturan memang unsure pimpinan yang seharusnya melayangkan surat nonatif ke Bupati, namun dikarenakan seluruh unsure pimpinan tersangkut masalah hokum dan duduk sebagai terdakwa, maka kami mengambil inisiatif untuk menyampaikan surat tersebut,” papar Awang Ilham kepada Poskota Kaltim belum lama ini.
Awang menambahkan, bahwa usulan penonatifan anggota DPRD itu merujuk pada ketentuan perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2009 yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, dimana anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi dan duduk sebagai terdakwa, maka dinonatifkan sementara sampai ada pututusan hokum tetap.
“Sepanjang nonaktif tersebut dewan tidak menerima tunjangan, akan tetapi hanya akan menerima gaji saja. Ketika putusan hokum dinyatakan bersalah, maka sesuai peraturan harus diganti atau di PAW,” ujar Awang Ilham.
Awang menjelaskan, kewenangan pihaknya hanya sebatas menyampaikan surat Kepada pemerintah daerah yaitu Bupati, kemudian Bupati nanti melanjutkan ke Gubernur, dan meski ada penonatifan 15 anggota dewan Kukar yang tersangkut kasus korupsi dan kini menjadi terdakwa, tidak akan menganggu kinerja lembaga DPRD Kukar. Itu dikarenakan jumlah anggota dewan Kukar mencapai 45 orang, jika tidak aktif sebanyak 15 orang maka masih ada sekitar 30 orang anggota dewan yang selayaknya untuk menjalankan roda fungsi dan tugas lembaga DPRD Kukar. awi