Pemprov Dukung Revitalisasi Program KB

2011-06-09  01:51:51

SAMARINDA,Walaupun di era reformasi ini mengalami kemunduran, namun sudah menjadi komitmen pemerintah untuk mensukseskan revitalisasi program nasional, yakni Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dilaksanakan sejak masa orde baru atau tepatnya 1970 hingga sekarang ini akan terus digaungkan.
“Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat seluruh elemen masyarakat, maka masa jaya pelaksanaan program KB ini akan kembali pada masa keemasannya seperti di masa orde baru dulu,” ujar Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak ketika menyampaikan sambutannya pada rangkaian kunjungan Tim Roadshow Hari Keluarga ke XVIII di Halaman Gedung Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Samarinda, Rabu (8/6).
Menurutnya, revitalisasi program KB dalam upaya meningkatkan pemberdayaan serta keserjahteraan keluarga secara terus menerus. Oleh karenanya, program ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan) dibidang kependudukan dan KB.
Selain itu, bagi seluruh kepala daerah baik  Bupati maupun Walikota dan semua pimpinan pemerintahan yang berada didalam Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di daerah agar bergerak paling depan untuk menyukseskan program KB.
Khususnya, jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Organisasi kemasyarakatan (ormas) wanita, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama agar meningkatkan kinerjanya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
“Terutama untuk jajaran TP PKK, hendaknya dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga di Kaltim. organisasi ini harus mampu meninjukkan kemampuan komunikasi dan edukasinya bagi masyarakat,” harapnya.
Oleh karenanya, arahkan program-program pembinaan PKK pada pelayanan sosial dasar, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga. Serta dijadikan program-program itu sebagai program prioritas TP PKK di daerah.
Bahkan, lanjutnya, seluruh jajaran BKKBN agar membuat program sasaran prioritas bagi pengembangan pelaksanaan program KB. Bagi jajaran Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk  wujudkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam, serta pelayanan publik.
Ditambahkannya, bahwa pemerintah membangun untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, hak dasar manusia yaitu kebutuhan akan sandang  pangan, tempat tinggal, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lingkungan yang baik.
Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, serta berupaya mengurangi kemiskinan. Termasuk upaya pemerintah mengalokasikan anggaran bagi program pemberdayaan masyarakat. mar