Pemkab Komitmen Pertanian Sektor UnggulanKurangi Ketergantungan Terhadap Migas
2011-06-10 00:38:09
PEMERINTAH Kabupaten Kutai Kartanegara komitmen menempatkan sektor pertanian dalam arti luas menjadi salah satu sektor unggulan. Komitmen tersebut untuk mengurangi ketergantungan Pemkab terhadap hasil tambang dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari mengatakan, komitmen membangun sektor pertanian sesuai dengan visi misi arah pembangunan Kukar yang tertuang dalam Gerbang Raja yaitu peningkatan sektor agribisnis. Bupati juga mengatakan pemkab berusaha agar kegiatan pertanian dalam arti luas bisa meningkat, sehingga panen melimpah dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan cita-cita pemimpin Kukar terdahulu H Syaukani HR, yang menginginkan agar Kukar menjadi lumbung beras di Kaltim. Dalam program pembangunan segala bidang yang tengah dilakukan, Bupati dalam beberapa kali kesempatan menegaskan pertanian tetap menjadi prioritas dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Bupati menyampaikan hal itu saat melakukan panen raya di Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, belum lama ini. Luas sawah yang dipanen tersebut 800 hektare, milik 8 kelompok tani. Bupati Rita Widyasari mengatakan merasa bangga dan menyambut baik dilaksanakannya panen raya padi itu. Hal itu menurutnya sebagai kegiatan yang positif dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan khususnya. “Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Gerbang Raja periode 2011 – 2015 ini tetap memberikan perhatian dan berupaya mengembangkan bidang pertanian dalam arti luas. Hal ini tertuang pada misi ke empat yakni meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan mengembangkan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata,” kata bupati. Menurut bupati, sektor pertanian mempunyai prospek sebagai andalan pengganti migas dalam membangun perekonomian di Kabupaten Kukar dimasa mendatang. Dalam rentang waktu selama sembilan tahun sejak 2000 sampai dengan 2009, terlihat sektor pertanian masih tetap signifikan berkontribusi menopang perekonomian daerah, baik dengan migas (6,26 persen) maupun tanpa migas (21,74 persen) tahun 2009. Disebutkan, walaupun terjadi sedikit penurunan kontribusi, sektor pertanian masih tetap berada di posisi kedua setelah pertambangan. "Saya berharap dimasa mendatang bisa lebih ditingkatkan lagi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang tepat agar permasalahan yang ada bisa teratasi seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor pertanian sebagai sektor andalan dikemudian hari,” harap bupati. Terkait komitmen membangun sektor pertanian khususnya bidang tanaman pangan, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kukar, Sumarlan J SP MP mengatakan pihaknya selaku dinas terkait akan terus berupaya memberikan pembinaan terhadap petani, termasuk memberikan bantuan berupa sarana, baik alat pertanian maupun pembukaan lahan baru dalam program perluasan areal tanam. Yang tidak kalah penting adalah pemenuhan sarana penunjang seperti jalan usaha tani. "Termasuk pengembangan teknologi pertanian. Semua kita upayakan untuk meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan Kukar daerah lumbung padi serta menunjang program ketahanan pangan nasional," kata Sumarlan. Berbicara mengenai potensi, diakui memang Kukar memiliki potensi sektor pertanian yang besar dan jika dikembangkan akan memberikan kontribusi yang besar pula dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Namun menurut Sumarlan, potensi pertanian khususnya tanaman pangan yang dimiliki itu tidak mudah termanfaatkan dengan baik sebagaimana tujuan yang diinginkan jika tidak didukung dinas instansi terkait lainnya. Artinya, hubungan lintas sektoral dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yanaman pangan. Salah satu contoh menurut Sumarlan adalah pemanfaatan atau fungsi lahan, dimana pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan termasuk dinas instansi yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas yakni Dinas Perkebunan, Perikanan dan Dinas Perternakan. Sumarlan berharap, setiap kegiatan pembangunan yang ada kaitannya dengan pertanian tanaman pangan khususnya, agar dalam perencanaannya dapat melibatkan Dinas Pertanian, sehingga kemungkinan-kemungkinan dampak negatif dari kegiatan bagi pertanian tanaman pangan dapat diminimalisir. adv
|