BPH-Migas Setuju Kuota BBM Kaltim Ditambah

15 Persen Premium dan 12,5 Persen Solar

2011-06-13  05:08:09

BALIKPAPAN, Aneh, perhitungan pertumbuhan kendaraan yang dilakukan oleh BPH-Migas di Kalimantan Timur jauh dari kenyataan. Kalau justru penambahan kendaraan baik roda dua atau roda empat dan enam sangat signifikan, tapi oleh BPH-Migas justru tidak memiliki angka yang valid, namun jika data itu ditanyakan langsung ke Dirlantas Polda Kaltim, pasti tidak ada istilah salah hitung, apalagi saat ini teknologi yang sudah canggih, mustahil kalau akan terjadi salah hitung.
Demikian dikatakan Ahamad Rifani, pengamat ekonomi tinggal di Samarinda, kemarin ketika berbincang dengan media ini di bandara Sepinggan. Dia mengatakan, kalau benar data kendaraan yang masuk Kaltim dalam jumlah besar kemudian oleh BPH-Migas tidak melakukan crooschek ke Dirlantas selanjutnya langsung memplotkan BBM baik premium maupun solar dengan ketentuan yang ada, ini sangat tidak masuk akal, seharusnya BPH-Migas bisa mendapatkan angka kendaraan yang sangat valid melalui Dirlantas Polda kaltim.
Asumsi perhitungan  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kaltim tidak akurat dan inilah yang membuat stok BBM dari pertamina berdasarkan data dari BPH-Migas, akhirnya meleset dan terjadi antrean sangat panjang sampai hari ini.
Menurut Ahmad Rifani, sebenarnya antrean panjang itu tidak perlu terjadi, tapi karena isu BBM akan dibatasi maka muncul spekulasi dari masyarakat, ada yang membeli berkali-kali di SPBU secara berpindah hanya untuk menmapung BBM itu, coba bayangkan kalau satu unit truk yang tangkinya mampu menampung 100 litar kemudian membeli berkali-kali di SPBU berpindah maka dalam 10 ret saja sudah mampu menampung 1000 liter atau 1 ton, kalau ada 100 truk, silahkan hitung berapa liter BBM yang diborong.
Menurut dia, kalau benar BPH-Migas salah hitung pertumbuhan kendaraan di Kaltim sehingga berdampak pada penambahan stok BBM, hal itu wajar saja dan harus secepatnya disesuaikan, buktinya selama ini Kaltim hanya mendapatkan jatah tambahan BBM bersubsidi untuk premium 1,6 persen dan solar 3,51 persen dari tahun lalu.
Kalau pemerintah pusat memperkirakan pertumbuhan kendaraan di Kaltim hanya pada kisaran 4 hingga 6 persen tahun ini, namun kenyataannya justru diatas angka itu bahkan mencapai 3 – 4 kali lipat dari angka prosentase tersebut, padahal kenyataan yang ada pertumbuhan kendaraan di Kaltim untuk kendaraan roda dua pada 2010 sebanyak 22, 17 persen dari tahun sebelumnya, atau meningkat dari 706.440 unit  menjadi 863.082 unit.
Sedangkan roda kenaikan jumlah kendaraan ini 21,80 persen, atau melonjak dari 147.856 unit pada 2009, menjadi 180.085 unit tahun 2010 dan jumlah penduduk naik dari 3.164.800 jiwa pada 2009, menjadi 3.550.586 jiwa pada tahun 2010 lalu, itu belum pertambahan di lima bulan pertama tahun 2011 ini.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim Amrullah, yang menjadi landasan mengapa penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Kaltim tahun ini masih sangat minim, premium hanya ditambah 1,6 persen dan solar 3,51 persen, kuota 2011 premium 521.832 kiloliter (Kl) sedangkan solar 217.786 Kl, paparan itu disampaikan karena pihaknya mendapat laporan hasil simulasi perhitungan kebutuhan riil penambahan kuota BBM bersubsidi di Jakarta.
Dia menjelaskan, usai rapat di Jakarta dilanjutkan dengan simulasi perhitungan pertumbuhan kendaraan di kaltim, BPH Migas sudah percaya dengan sodoran data Kaltim tentang berapa besar penambahan kuota BBM dengan mengacu pada peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk.
Dari simulasi itu, Kaltim perlu penambahan untuk premium 15 persen dan solar 12,5 persen, dibanding kuota tahun lalu dan penambahan kuota ini diharapkan bisa direalisasikan secepatnya jangan sampai berlarut-larut, kalau berlarut-larut maka habislah kuota BBM kita, katanya.
Dia menjelaskan, meski BPH Migas sudah menegaskan kepercayaan mereka terhadap perhitungan Kaltim, lembaga itu tetap akan melakukan pantauan langsung ke provinsi ini dan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini, salah satunya, untuk melakukan  cross check peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Cross check itu, jelas dia, bukan karena BPH Migas tak percaya dengan data-data yang ada, tapi agar lembaga itu punya dasar kuat untuk mengajukan penambahan kuota saat pembahasan APBN-Perubahan sebab penambahan kuota BBM bersubsidi memang harus melalui pembahasan di DPR-RI namun kami bisa bangga karena DPR-RI menyatakan tidak ada masalah dengan perhitungan kita, jelasnya.
Kini, tambah dia, dengan sudah disetujuinya permohonan penambahan kuota itu, pihaknya bersama Pertamina Kaltim diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi, kabupaten/kota diminta aktif mengawasi ke lapangan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyaluran BBM.
Assistant Manager External Relation Pertamina Fuel Retail Marketing Region VI Kalimantan Bambang Irianto, mengaku belum akan menanggapi hasil pertemuan di Jakarta itu oleh Distaben Kaltim dengan BPH-Migas karena itu kebijakan pusat. "Kami baru akan melakukan rapat pembahasan hasil rapat tersebut di Samarinda hari ini," katanya. max