DPRD Akan Kaji Ulang Usulan Anggaran Pemkab Berau

2011-06-14  05:42:33

TANJUNG REDEB, Proyek Multiyears peningkatan Bandara Kalimarau diminta DPRD Berau agar dapat diselesaikan dengan prioritas utama dari seluruh komponen yang terkait. Menilik dari permasalahan yang menjadi kendala, DPRD Berau  meminta agar focus pada penyelesaian dengan belajar pada pengalaman yang telah lalu.
Dalam hearing di ruang rapat gabungan komisi Senin (13/6), Dewan menekankan agar persoalan pembebasan lahan yang sudah berlarut-larut segera diselesaikan. “Ini harusnya jadi pembelajaran, sudah berkali-kali masalah pembebasan lahan seperti ini namun instansi terkait tidak juga kunjung mampu mengatasi, kalau pengalaman yang lalu sudah sering tapi masih saja tidak mengerti itu namanya bebal,” ungkap anggota Komisi III, H Liliansyah.
Sebab menurutnya, bukan hanya masalah bandara, pembebasan lahan-lahan lain oleh Pemkab Berau selalu saja berlarut-larut. “Dan itu tentunya menjadi hambatan untuk kelancaran pembangunan yang direncanakan, sama halnya dengan Bandara Kalimarau,” sambungnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Atilagarnadi, meminta dengan tegas, penawaran kepada warga pemilik lahan terkait masalah harga tidak bervariasi, kecuali yang memiliki isi lahan. “Sebab itu yang akan memicu kecemburuan diantara mereka sehingga ada yang setuju dan ada yang tidak,” ungkap Atila.
Demikian pula dengan realisasi dilapangan, terutama setelah ada hitam diatas putih, siap pembayaran hal itu ditekankan agar tetap seperti perjanjian awal, dan instansi terkait diminta tegas dalam hal itu.
“Jangan sampai ada lagi permintaan penambahan biaya pembayaran,” ujar Politisi dari PDIP ini.
Dalam upaya peningkatan bandara Kalimarau, Pemkab Berau memasukan proyek tersebut dalam multiyears yang  tahap awalnya sudah selesai 100 persen. Total anggaran yang untuk peningkatan tersebut sebesar Rp 186 miliar. Sayangnya persoalan pembebebasan lahan warga untuk tempatt parkir menjadi kendala. Tidak hanya itu, juga terdapat pembebasan lahan 1000x300 meter yang dipersiapkan untuk landasan pacu dan dalam pengembangan kedepan.
Menurut Sulaiman, dari Bagian Pemerintahan Pemkab Berau, saat ini tinggal pembayarannya saja. “Sambil menunggu anggaran yang diiapkan cair,” ujarnya. Sebab sudah ada kesepakatan harga yang dilakukan dalam upaya pembebasan tersebut. Terkait masalah 15 orang yang memiliki lahan dan masih bermasalh menurutnya 70 persen dari 15 orang tersebut sudah setuju.
Dijelaskannya, tim independen yang diturunkan untuk menghitung dan menaksir harga lahan hanya mentok pada nominal Rp 70 ribu perkan. “Sementara mereka meminta 125 ribu, kami jelas tidak berani sebab itu menyalahi aturan dan bisa menjadi temuan bagi kesalahan penggunaan anggaran,” ungkapnya 
Dalam agenda yang digelar kemarin, sebagai pembahasan usulan kegiatan pendahuluan Kabupaten Berau tahun anggaran 2011. Melalui surat Bupati Berau Nomor 050/149/Bapp-IV/2011, yang mana dalam surat tersebut, Pemkab Berau mengajukan permohonan kepada DPRD. Dimana masih terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan  dukungan pembiayaan.
Dalam lampiran rekapitulasi, tercantum angka sebesar Rp 18.428.214.000 yang diusulkan  untuk 5 item pembiayaan yang memerlukan persetujuan Dewan. Urutan pertama dalam daftar, yaknni pembebasan lahan dan tanam tumbuh bandara kalimarau sebesar Rp 15 miliar, penyusunan study kelayakan dan Amdal pembanguna dermaga Maratua Rp 600 juta, Pembangunan jembatan Meraang Rp  7,5 miliar, Perringatan hari Proklamasi dan hari Kesaktian Pancasila Rp 1,2 miliar, dan meubeler Asrama putra Rumbia di Samarinda sebesar Rp 300 juta.
Total keseluruhan Rp 24.616.233.000 namun terdapat dana yang terrsedia sebesar Rp 6.188.019.000 sehingga yang diusulkan hanya sebesar Rp 18.428.214.000. Politisi PPP, Kamaluddin S,Sos, dalam menanggapi usulan tersebut mengatakan, agar instansiterkait membuat satu perencanaan matang. “Buat perencanaan matang, melalui kajian yang akurat bagi Bapeda, dinas  PU agar  membuat perencanaan baru mengusulkan, jangan sudah diusulkan disetujui baru buat perencanaan,” ungkapnya. as