Anggota Dewan Usul 32 Areal PKP2B Diciutkan

Beri Kesempatan Rakyat Kaltim Mengelola

2011-06-15  02:58:31

SAMARINDA, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sudarno, mengusulkan dilakukan penciutan (relinguis) areal 32 perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk memberi kesempatan kepada rakyat Kaltim mengelolanya.
“Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan Distamben Kaltim, saya berulangkali meminta agar usulan penciutan areal PKP2B ini dikaji dan segera direalisasikan untuk memberi kesempatan kepada rakyat Kaltim mengelolanya. Kekuasaan untuk rakyat. Kekayaan untuk rakyat. Saatnya tambang batubara juga untuk rakyat Kaltim,” kata Sudarno, kemarin.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan hal yang sama ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi ‘Eksploitasi Tambang Rusak Lingkungan, Kaltim Menunggu Datangnya Bencana’ yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, penciutan konsesi tambang pernah dilakukan pemerintah orde baru terhadap PT Berau Coal, yakni dari luasan konsesi 500 ribu hektar dikurangi menjadi 250 ribu hektar dan kemudian diciutkan kembali menjadi 118 ribu hektar. Dari luasan tersebut yang dieksploitasi belum sampai 20 ribu hektar.
Sedangkan areal PT KPC dari konsesi 90.960 hektar, yang dieksploitasi baru sekitar 15 ribu hektar. Begitu pula dengan PT Kideco Jaya Agung dari luas konsesi 50.400 hektar,  yang dieksploitasi baru sekitar 7.091 hektar.
“Areal PKP2B ini masih sangat luas. Ini memungkinkan untuk diciutkan, seperti areal KPC juga pernah direlinguis pada masa Gubernur Suwarna Abdul Fatah. Beri kesempatan kepada rakyat Kaltim untuk mengelola tambang batubara. Tentu cara mereka mencintai lingkungan Kaltim akan berbeda, dibanding dengan para pemilik 32 PKP2B yang dalam pengamatan saya, tak satu pun orang Kaltim,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim ini.
Rakyat Kaltim tentu juga siap memberi kontribusi kepada NKRI apabila mereka diberi kesempatan mengelola tambang batubara, baik berupa pajak, Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) maupun kewajiban lainnya.
Pada bagian lain Sudarno mempersoalkan kontribusi PT KPC melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR (corporate social responsibility / CSR) yang dia nilai terlalu kecil, yakni Rp47 miliar di tahun 2010. Padahal dengan produksi 40 juta metrik ton, PT KPC meraih pendapatan tak kurang dari Rp30 triliun.
“Jadi Rp47 miliar itu sangat kecil, dibanding dampak negatif dari eksploitasi tambang batubara PT KPC. CSR PT KPC harus  bisa lebih besar dari itu. Saya juga masih menuntut agar piutang PT KPC terhadap Pemprov Kaltim Rp285 miliar sebagai kompensasi pembatalan gugatan divestasi 51 persen saham dibayarkan,” kata politisi kelahiran Tuban, 21 Juli 1976 ini.
Dana CSR yang lebih besar juga dia tuntut dari perusahaan pemegang PKP2B lainnya, seperti Berau Coal, Kideco Jaya Agung, Tanito Harum, Insani Bara Perkasa, Lana Harita Indonesia, Mahakam Sumber Jaya, Kitadin, Trubaindo Coal Mining, Indominco Mandiri, Bukit Baiduri Enterprise, Fajar Bumi Sakti, Gunung Bayan dan perusahan-perusahaan PKP2B lainnya.
Hadir pula sebagai pembicara diskusi,  Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim,  Kahar Al Bahri, perwakilan dari perusahaan tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC), Chandra, Kajari Samarinda, Sugeng Purnomo dan Kabag Pencemaran Lingkungan BLH Kaltim,  Suyitno.
“Rakyat Kaltim harus bersatu. Saatnya tambang batubara untuk rakyat Kaltim. Jangan lagi mereka hanya sebagai penonton dan menerima dampak negatifnya,” kata Sudarno. hms/adv