Pansus Miras Sidak Sejumlah Distributor

Satpol PP dan Polisi Diminta Tindak Tegas Peredaran Miras Ilegal

2011-06-17  22:58:00

SAMARINDA, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Minuman Keras (Miras) Di wilayah Kota Samaronda, H Nursobah S Kom M Kom, meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat Kepolisian untuk menindak tegas peredaran miras yang ilegal.
Hal itu disampaikan Nursobah, usai menggelar inspeksi mendadak (sidak) kemarin, ke sejumlah distributor miras di wilayah kota Samarinda.
Menurutnya, dari sidak yang dilakukan dari 7 distributor yang terdaftar dan Pansus sempat  mengunjungi 5 tempat ternyata masih mengantongi ijin yang masih. Berlaku.
"Tempat-tempat  yang dikunjungi rata-rata  sub distributor dan distributor semua mengatakan memiliki kelengkapan perijinan dan masih berlaku," kata Nursobah.
Dia mengatakan dari informasi yang disampaikan semua memiliki situ (surat ijin tempat usaha) dan siu MB (minuman beralkohol). Dari pendataan yang dilakukan , lanjutnya, ternyata juga mendapati  jumlah peredaran yang sesuai dengan aturan.
"Pansus DPRD Kota Samarinda  mendapatkan data penting berupa jumlah minuman beralkohol yang beredar. Rata-rata dari 3 sub distributor menjual 50 krat per hari," katanya.
Dia mengemukakan, mayoritas merk miras hanya berasal dari  lokal saja. Baik penjualan Samarinda atau daerah lain. Namun dia juga mengakui belum ada  merk miras impor yang ditemukan dalam sidak tersebut.
"Di Samarinda banyak juga beredar merk import. Tapi belum didapatkan pensuplly utama," katanya.
DPRD Kota Samarinda, katanya, merasa yakin masyarakat Samarinda bukan pengkonsumsi miras. Karena menurut distributor dan sub distributornya banyak disuplay untuk daerah lain.
"DPRD Kota Samarinda yakin peredaran miras bisa ditekan bahkan nihil di wilayah Kota Samarinda," tegasnya.
Dia juga menjelaskan peredaran miras  yang minim untuk Samarinda menurut distributor menandakan baiknya warga Samarinda.
"Yang perlu ditindak adalah siapa pengedar ilegal. Maka ketegasan Satpol PP dan polisi-lah yang diperlukan dan DPRD Kota Samarinda akan membuatkannya dalam Perda yang menentramkan warga Samarinda," katanya mengakhiri. aon