FP PPI Kecam Ucapan Kadiknas Balikpapan

Maling pun Boleh Melatih Paskibraka

2011-06-28  07:22:08

BALIKPAPAN,Sungguh ironi memang cara pandang dan mentalitas pejabat Dinas Pendidikan (Diknas) Balikpapan dalam menyikapi pemalsuan SK Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kota Balikpapan yang mencatut sejumlah nama-nama pejabat Pemkot Balikpapan.
Walaupun sudah diakui pelakunya dan terbukti adanya pemalsuan SK PPI, Kepala Diknas Balikpapan Drs Syahrumsah Msi, setali tiga uang dengan kedua anak buahnya Hendrik dan Pargianta yang tetap teguh mendukung oknum-oknum dalam SK palsu tersebut.
Pada saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (24/6), Syahrumsah dengan enteng menanggapi masalah SK palsu bukan sebagai tindakan kriminal, dan Diknas sah-sah saja merekrut oknum-oknum  yang dapat dikategorikan telah berbuat melawan hukum tersebut sebagai pelatih Paskibraka yang merupakan tugas negara.
“Maling pun kalau dapat melatih boleh kita gunakan melatih Paskibraka, siapa yang mau melarang?,” ujarnya menganalogikan pengurus yang illegal.
Menurut Syahrumsah, oknum PPI yang menggunakan SK palsu dan telah mencatut nama-nama pejabat Balikpapan sebagai pihak yang menawarkan diri mau membantu Diknas dan memiliki kapabelitas. Apalagi saat ini Paskibraka sudah memasuki masa-masa latihan, sehingga diknas merasa perlu segera melakukan proyek ini agar tidak terkendala hanya mengurusi SK palsu dan pencatutan nama pejabat Balikpapan.
Bahkan, sebagai pejabat pemerintah Syarumsah merasa pencatutuan nama-nama dalam SK palsu tersebut sebagai sebuah penghormatan walaupun tidak pernah diberi tahu sebelumnya.
“Mungkin itu sebagai bentuk penghormatan sehingga nama-nama pejabat tersebut dimasukan dalam SK PPI Balikpapan,” paparnya enteng.
Ditempat terpisah, Kordinator Forum Penyelamat PPI Balikpapan, Herick Asep Maulana, menyayangkan ungkapan Syahrumsah selaku Kepala Diknas yang notabenenya juga penasehat PPI Balikpapan. Jelas-jelas perbuatan melawan hukum malah didukung dan dianggap biasa. Apalagi pernyataan maling yang boleh melatih Paskibaraka sebagai tugas Negara, sangat menohok alumni Paskibraka 2002 ini.
“Sungguh tidak pantas pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Paskibraka itu adalah tugas Negara, harus pihak-pihak yang memiliki integritas dan mentalitas baik yang melatihnya, walaupun itu bukan dari PPI. Karena pelatihan Paskibraka menggunakan dana masyarakat (APBD), jadi siapapun boleh mengontrolnya,” ucap Herick.
Herick meminta pada Syahrumsah dan pejabat Diknas lainnya untuk membaca aturan PPI, siapa-siapa yang boleh menjadi pengurus dan komponen didalamnya. Kalau ada pencatutaun nama-nama pejabat untuk kepentingan tertentu dan malah mendapat dukungan dari diknas, ini menunjukkan ada hal-hal yang tidak baik. Apalagi pencatutan itu malah dianggap menjadi sebuah kehormatan. 
“Saya binggung dengan pola pikir pejabat tersebut, namanya dicatut dan digunakan untuk kepentingan tertentu tapi malah mendukungnya,” sesal Herick.
Menyikapi pernyataan Kadiknas, Herick meminta pada walikota Balikpapan selaku pelindung PPI Balikpapan dan komponen masyarakat lain/LSM untuk dapat menyikapi masalah ini. Ungkapan dan dukungan pejabat diknas terkait pemalsuan SK PPI Balikpapan menjadi preseden buruk untuk pengembangan generasi pelajar di Balikpapan. Apalagi jika Paskibraka 2011 hanya di pandang sebagai obyek proyek Rp 550 juta yang perlu diamankan dan perlu segera dinikmati, bukan pada pembinaan mentalitas generasi bangsa. (nang)