Komisi III Kejar Anggaran Perbaikan Jalan ke Provinsi

2011-06-28  07:26:13

TANJUNG REDEB, Mengejar perhatian Pemerintah Provinsi terhadap kondisi jalan penghubung antar kabupaten, Komisi III DPRD Berau sowan ke DPRD provinsi. Menurut Ketua Komisi III DPRD Berau, Burhanuddin, untuk 2011, anggaran untuk beberapa proyek telah siap dikucurkan. Meski angkanya tidak besar, namun dinilai cukup menunjang kelancaran transportasi.
Tidak hanya untuk jalan trans Kaltim  yang kondisinya rusak parah, jalan pesisir yang menghubungkan kabupaten Berau dan Kutim juga sudah dianggarkan. Untuk beberapa perbaikan dan jenis pekerjaan,dijalan  pesisir itu sudah ada 5 kontraktor siap bekerja 2011 ini. DPRD Berau mengejar kepastian itu guna menyelesaikan jalan penghubung alternatif selain trans Kaltim.
“Harapan kita bersama,agar apa yang kita dambakan ini bisa seegera diperhatikan, perhatian pemerintah Provinsi melalui anggarannya sangat dinanti untuk menunjang ketahanan anggaran APBD Berau,” ungkapnya. Apalagi mengingat kondisi terakhir, jalan trans Kaltim rusak parah. Hal itu sangat berpengaruh pada roda perekonomian masyarakat yang mengandalkan jalan trans Kaltim.
Untuk jalan pesisir itu, Buyan menyebutkan terdapat 100 kilometer jalan yang masih memerlukan sentuhan perbaikan dan peningkatan. Meski dalam kondisi bisa dilalui, namun perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu dilalui dengan nyaman oleh masyarakat. Berdasarkan  informasi, jalan penghubung pesisir ini mampu memotong jarak tempauh hingga 80 kilometer dibandingkan jika menempuh jalan trans Kaltim.
“Untuk simpang Lenggo Kabupaten Berau ada anggaran sekitar 250 juta, sementara untuk Kutim juga sudah turun sekitar 125 juta, ini yang nantinya menunjang kelancaran transportasi antar Kutim dan Berau selain jalan trans Kaltim,,” ungkap Anggota Dewan yang biasa disapa Buyan ini.
Terdapat 5 kontraktor yang siap bekerja dengan beragam pekerjaan untuk pembangunan jalan, peningkatan dan perbaikan. Untuk wilayah Berau, terdapat perbaikan jalan longsor. Menurut Legislator Partai Bintang Reformasi (PBR) ini, tanggung jawab pekerjaan kini dibebankan kepada semua kontraktor. Buyan menekankan dengan anggaran tersedia, mampu dimaksimalkan dengan baik.
Tidak hanya itu, Komisi III juga memperjelas nasib jalan trans kaltim yang masih rusak. “meski bukan kewenangan kita, namun kami berharap ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi maupun pusat, mengingat jalan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat, “ujarnya. Alokasi anggaran yang diharapkan menurut Buyan agar  sesuai dan mampu menutup semua kerusakan dan kembali layak ddilalui kendaraan lintas Kabupaten.as