Depo Pertamina Tak Jamin Kelancaran BBM

2011-06-30  06:52:46

TANJUNG REDEB, Anggota Komisi II DPRD Berau Ir Burhan mengaku tak yakin, meski Depo Peratamina yang ada di Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur dioperasikan bisa  menjamin kelancaran pendistribusian BBM bersubsidi kepada masyarakat Berau.
Alasannya, lanjut Burhan, disebabkan beberapa faktor, diantaranya  carut marutnya pengecer yang ada di tepi jalan, volume kendaraan yang kian hari terus bertambah. Namun disisi lain, kata dia, kondisi kelangkaan BBM, khususnya premium itu juga awal mulanya lemah nya pengawasan di lapangan.
Sehingga para penimbum BBM ini makin merajalela,  menurut politisi PPP ini,  ada beberapa hal yang perlu dicermati dinas instansi terkait. Diantaranya, jika saja sejak awal pengecer BBM yang tidak memiliki izin langsung diberikan sanksi. Mungkin jumlah pengecer kondisinya tidak seperti jamur, ada disana sini.
“Coba perhatikan, kalau dulu pengecer adanya hanya di pinggir – pinggir jalan. Tapi sekarang, di gang – gang pun pengecer bisa kita jumpai,” ungkapnya.
Setelah merasakan nikmatnya hasil penjualan BBM tersebut, akhirnya para pengecer ini keterusan sampai ketagihan ingin menjual BBM terus. “ Akhirnya apa? Menjual BBM menjadi pekerjaan utama. Karena menjual BBM ini sangat menjanjikan,” katanya.
Sehingga, membuka peluang bagi para penimbun BBM. Karena, semakin banyak menampung, semakin besar keuntungannya. Sebab, premium di SPBU hanya Rp 4.500, bisa dijual seharga Rp 7.500 perliternya. Berarti persatu satu jerigen ukuran 20 liter dijual Rp 150 ribu. Lalu dijual oleh pengecer antara Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu per botol.
“Itu pun takarannya belum tentu satu liter. Karena sebagaian besar  pengecer ingin mendapat keuntungan yang besar,” paparnya.
Mantan Ketua KNPI Kabupaten Berau ini juga menambahkan, persoalan itu ditambah lagi dengan makin membludaknya jumlah kendaraan. Sehingga pengguna BBM jenis solar dan premium ini semakin banyak.
Namun lagi – lagi ia menegaskan, jika  sejak awal pengawasan pendistribusian BBM ini  dilaksanakan dengan baik,  persoalan BBM ini tidak akan pelik seperti saat ini.
Ditanya soal apakah perlu kuota BBM untuk Berau ditambah? Burhan kembali menjlaskan, pendapat dia memang perlu ditambah. Dari yang jatahnya 300 ton per bulan ditambah menjadi 400 sampai  500 ton.
Diharapkan pengawasan harus tetap menjadi prioritas, sebab bukan tidak mungkin, dengan adanya penambahan jatah, justru terjadi penyelewengan BBM secara besar – besaran. Sehingga BBM bersubsidi, yang seyogianya untuk masyarakat  itu justru  lari ke perusahaan. 
"Pendistribusian BBM ini harus diawasi secara serius, razia kendaraan yang tangkinya dimodifikasi jangan pernah berhenti, jangan pernah ada atrean berulang – ulang, walaupun dari SPBU satu ke SPBU yang lain. Beri sanksi bagi pengecer yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), termasuk pengecer yang tak mengantongi izin, dan yang terakhir berikan sanksi tegas terhadap karyawan SPBU yang terbukti melakukan kerja sama dengan penimbun BBM," tegasnya roz.