Wantimpres RI Segera Wujudkan Provinsi Kaltara Tahun 2011

2011-07-08 06:40:50

2011-07-08  06:40:21

TANJUNG SELOR, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Prof Dr M Ryass Rasyid,MA, Rabu (6/7) lalu melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk meninjau secara langsung kesiapan kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ryaas Rasyid beserta rombongan diantaranya ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) Dr Yusuf SK, anggota DPRD Kaltim Abdul Jalil Fatah SH dan Arsyad Thalib dalam rangkaian kunjungan kerjanya selain melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama dan para pejabat daerah, juga melakukan peninjauan ke lokasi calon Kantor Gubernur Kaltara, rencana kantor DPRD Kaltara serta meninjau lokasi lahan perkantoran seluas 650 hektare.
Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda dan para pejabat daerah yang diselenggarakan di ruang serba guna kantor Bupati Bulungan, Ryaas Rasyid selaku Wantimpres RI mengemukakan dukungannya serta siap untuk mendorong agar Provinsi Kaltara segera terwujud ditahun 2011. hal ini disebabkan percepatan pembentukan Provinsi Kaltara bukanlah kepentingan politik melainkan telah menjadi kepentingan Nasional, sehingga tak perlu lagi adanya keraguan dari masyarakat tentang propinsi baru ini.
“Sepulang dari sini saya akan segera membuat laporan kepada Presiden RI dan saya akan membantu mendorong kepada pemerintah dan DPR RI agar Provinsi Kaltara bisa segera terwujud dalam tahun ini dan yang perlu diingat bahwa pembentukan Kaltara telah menjadi agenda pemerintah demi kepentingan Nasional dan bukan kepentingan Politik. Hal ini disebabkan Kaltara merupakan daerah perbatasan dimana pemerintah menginginkan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan,” ungkap Ryass Rasyid.
Ryass Rasyid menjelaskan bahwa salah satu cara untuk melakukan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan adalah dengan membentuk sebuah daerah administrasi pemerintahan yang baru langkah tepat jika di Kalimantan timur bagian utara ini di bentuk sebuah provinsi baru,sehingga dengan terbentuk provinsi baru maka pengucuran dana untuk pembangunan di wilayah perbatasan akan lebih terfokus pelaksanaannya.
“Kondisi ini di sebabkan karena system pemerintahan yang ada di Indonesia terutama dalam memberikan dana ke daerah baik ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah kabupaten dan kota dapat tepat sasaran terutama untuk di perbatasan. Nah, jika di wilayah utara ini belum ada provinsi baru maka dana akan disalurkan ke pemerintah Provinsi Kaltim sehingga dana tersebut tidak bisa langsung disalurkan ke daerah perbatasan, dan pemerintah tidak menginginkan itu sehingga pemerintah pusat memutuskan untuk membentuk provinsi baru, apalagi masyarakat sudah sangat memerlukan pemekaran tersebut,” jelas Ryaas Rasyid.
Terkait Moratorium pembentukan daerah Otonomi baru yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu, Ryass Rasyid menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan presiden SBY bersama pimpinan DPR RI dengan kesepakatan yang memutuskan Moratorium tersebut tetap berlaku, namun memiliki pengecualian terhadap pembentukan daerah otonom baru yang diberikan hanya kepada daerah perbatasan.
“Jadi hanya ada dua daerah otonom baru yang di bentuk dengan alasan untuk kepentingan Negara,kedua daerah tersebut yakni Kaltara dan satu provinsi di Papua Barat, mengenai kekhawatiran tentang berkurangnya alokasi dana dari pusat ke pemerintah daerah jika provinsi Kaltara terbentuk,hal itu tidak akan terjadi, justru aliran dana yang di kucurkan pemerintah pusat akan semakin besar seperti kucuran dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur,pembangunan ibukota Provinsi,terutama pembangunan di daerah perbatasan yang telah menjadi komitmen pemerintah pusat, selain itu pemerintah provinsi induk masih memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dana kepada provinsi hasil pemekarannya selama dua hingga tiga tahun,” tegas Ryaas Rasyid.
Ryaas Rasyid menambahkan bahwa sejauh ini belum ada daerah provinsi baru yang setelah di mekarkan seperti Gorontalo,Sulawesi Barat,dan Provinsi Banten menjadi miskin,justru sebaliknya kondisi di provinsi baru tersebut mengalami kemajuan terutama dalam pembangunan di daerahnya.
Sementara itu Bupati Bulungan Drs Budiman Arifin Msi yang di temui Poskota Kaltim setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat mengungkapkan bahwa kini pihaknya bersama masyarakat merasa lega atas apa yang telah di sampaikan Ryass Rasyid selaku Wantimpres,sehingga kekahwatiran terhadap akan berkurangnya alokasi dana yang diberikan kepada pemkab dan pemkot sekitar 350 milliar tidak menjadi kendala terbentuknya provinsi Kaltara.
“Kita semua merasa cukup lega atas jawaban tersebut dan kembali saya tegaskan bahwa Kabupaten Bulungan mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Kaltara dengan ibukota di Tanjung Selor,” jelas Bupati.
Mengakhiri kunjungan kerjanya, Ryass Rasyid menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Kaltara selama 30 menit. vic

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2456 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...