Kaltim Target Peroleh WTP 2011

2011-07-13  03:24:52

SAMARINDA, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan optimis mampu mewujudkan Kaltim memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya untuk akuntabilitas tata kelola keuangan daerah 2011 ini.
“Target Kaltim akan memperoleh predikat opini WTP. Apalagi, selama ini pemerintah daerah bersama seluruh jajaran telah berupaya untuk melakukan tata kelola keuangan yang sesuai dengan tata aturan dan menghindarkan kesalahan maupun pelanggaran terhadap administrasi keuangan daerah,” kata Awang Faroek Ishak, pada Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Kaltim di Gedung DPRD Karang Paci, Senin (11/7).
Menurut dia, perhatian Pemprov Kaltim untuk menjunjung tinggi asas tranparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, bahkan menjadi tekad bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Selain itu guna mencapai target tersebut, Pemprov beserta jajaran dan dukungan kepala daerah, baik bupati maupun walikota untuk menciptakan Kaltim sebagai Island of Integrity dengan status zero corruption.
Maka, dalam penjanjian fakta integritas pada yang ditandatangani setiap pegawai  (PNS) khususnya pada alenia terakhir perlu ditambahkan kata-kata, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum harus mundur dari jabatan.
“Hal ini penting dilakukan sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena, pemerintah yang baik dan dapat melaksanakan amanah rakyat apabila adanya komitmen yang kuat dari jajaran pemerintah itu sendiri,” jelasnya.
Oleh karenanya, kerjasama yang sinergi antara pemerintah daerah dengan BPK dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan ataupun kesalahan dalam penatausahaan penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, Pemprov memandang penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD Kaltim sebagai hal yang sangat penting sesuai dengan kewenangan dibidang pengawasan terhadap penyelenggaran pelaksanaan APBD.
Pemerintahan yang baik merupakan sebuah model penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah (eksekutif) dengan legislatif dan yudikatif, serta masyarakat dengan mengembangkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas publik.
”Berkenaan dengan pemberian opini, maka Pemprov telah berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dapat terlihat dari penurunan permasalahan, baik  secara kualitatif dan kuantitatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Awang Faroek Ishak.
Rapat Paripurna XIV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dengan agenda Penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2010, serta Pengesahan Standar Operasional Prosedur dan Program Kerja DPRD Kaltim 2011 dihadiri seluruh Bupati dan Walikota se-Kaltim.mar