Kadisdik Provinsi Sesalkan Ucapan Syahrumsah

Musyahrim: Diknas Balikpapan Sama Saja Mendukung Kriminalitas

2011-08-01  23:27:25

BALIKPAPAN, Ungkapan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Balikpapan Drs Syahrumsah Setya Msi, di media ini beberapa lalu yakni “ maling pun kalau dapat melatih Paskibraka, siapa yang mau larang” menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Sesumbar pejabat Pemkot Balikpapan yeng bernada “mengejek” tugas Negara (Paskibraka) ini tak lain juga dapat diketegorikan menghina Negara sebagai pemberi amanah pada putra-putri terbaik Balikpapan.
Selain itu pula, instansi Diknas selaku lembaga pendidikan terang-terangan mendukung SK Palsu PPI Balikpapan yang merupakan tindakan  melawan hukum. Bahkan nama-nama pejabat yang dicatut dalam SK Palsu dan digunakan untuk meminta sumbangan serta mencemarkan nama baik organisasi, hingga kini belum ada pihak-pihak yang berkeberatan namanya dicatut. Sangat ironis.
Jika beberapa waktu lalu LSM Kaltim Education Watch (KEW) melalui ketuanya Edy Yudohandana, mengecam ungkapan Kadisdik Balikpapan tersebut bahkan  Forum Penyelamat Purna Paskibraka Indonesia (FP-PPI) Balikpapan sudah sampai melaporkan masalah ini ke Walikota. Namun hingga kini belum ada satupun pejabat dilingkungan Pemkot Balikpapan mengklarfikasi .
Menjadi tanda tanya besar bagi KEW dan FP PPI Balikpapan, mengapa Diknas malah mendukung oknum-oknum pembuat SK Palsu. Apalagi beberpa oknum diknas yang berada dalam SK palsu tidak melakukan klarifikasi hingga saat ini. Menurut KEW diknas Balikpapan anya melihat masalah Paskibraka hanya sekedar proyek dan latihan baris-berbaris. Harusnya Paskibraka dapat dilihat sebagai pembentukan generasi bangsa yang juga mengutamakan moralitas dan sportifitas.
Ungkpakan Syarumsah juga sangat disayangkan oleh Kadisdik Provinsi Kalimantan Timur, Musyahrim. Dukungan pada pelaku pembuat SK palsu menurutnya sama dengan mendukung perbuatan kriminalitas. Pejabat diatas dinas terkait harusnya segera melakukan cross cek dalam permasalahan ini, untuk mengambil langkah kebijakan selanjutnya.
“Walaupun kami tidak memiliki garis komando, pendapat  saya  dukungan tersebut (pada SK palsu) sama halnya mendukungan perbuatan kriminalitas. Perlu ada tindakan tegas dari atasannya jika mereka mendukungan SK palsu itu.”terang  Musyahrim.
Walikota lanjutnya tidak boleh tinggal diam menyikapi masalah pelecehan terhadap tugas negara ini. Apalagi jika surat pemberitahuhan dari LSM telah sampai kemejanya, perlu segera melakukan pembenahan.
“Jangan sampai oknum-oknum bermental kriminalitas menjadi bagian dari tugas negara,”sesalnya. (nang)