APBDP 2011 Lebih Banyak Program Pembangunan

2011-09-06  06:22:12

Samarinda- Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), H Nursobah mengatakan Anggarapan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2011 merupakan anggaran yang masih merupakan anggaran antisipatif dan lebih banyak penyesuaian program pembangunan.
"APBD perubahan merupakan kewajiban Pemkot dan DPRD untuk melakukan perubahan atas anggaran baik pergeseran maupun perubahan atas potensi pendapatan," kata Nursobah, Senin (5/9) kemarin.
Menurutnya, penyesuaian program pembangunan tetap diarahkan kepada yang mendesak dan dibutuhkan. Seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi pembangunan jalan dan gang. Pemkot, lanjutnya, tidak diperkenankan melakukan perubahan secara mandiri dan menafikan usulan perubahan anggaran DPRD sebagai institusi yang mewakili masyarakat Samarinda.
"Perubahan anggaran 2011 maupun murni tetap harus merupakan kerjasama sejajar antara Pemkot dan DPRD. Tidak boleh ada dikotomi pimpinan dan anggota banggar. Baik eksekutif atau legislatif," katanya.
Dia menegaskan, keterlaluan jika urusan yang sudah minim dan minus dalam APBD perubahan ditunggangi kepentingan pribadi. DPRD, tegasnya,  mendesak semua pihak di panitia anggaran baik eksekutif maupun legislatif untuk fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan dan gang yang rusak dengan sustainable program. Program yang berkelanjutan.
"DPRD akan selalu serius melakukan pembahasan yang real bukan misterius program. Eksekutif sebagai pengusul kegiatan dan program sudah seharusnya memahami mekanisme dan tupoksi dewan sebagai pemilik hak budgeting. Maka pembahasan proporsional menjadi sistem kerja yang elegan dalam sistem pemerintahan yang konstruktif bukan atas dasar dikte masalah dan program termasuk dikte waktu yang seringkali memasuki area injury time," ungkapnya.
DPRD, kata dia, merasa  yakin semua bisa saling memahami fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan undang-undang.
"FPKS mengharapkan secepatnya. Kalo bisa besok. Tapi rigitasi program termasuk program penyelesaian kewajiban kegiatan harus disampaikan. Bukan bersifat misterius plan. Agar tidak ada kekhawatiran program disetir dan dikendalikan pihak-pihak tertentua," katanya.
Masih menurut Nursobah, DPRD  setuju untuk dibahas tim Panggar secara bersama. Tidak benar jika hanya tim kecil yang membahas. "Selesaikan besok. Lusa bisa kita sahkan. Jika program dan kegiatan sudah disahkan. DPRD mempersilahkan di APBDP tidak perlu ada program rumit dan sulit dilaksanakan," katanya.
Selanjutnya, katanya lagi, segera ajukan rancangan anggaran 2012. Dan jangan menunda. DPRD dan tim Banggar siap untuk head to head membahas anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat sesuai hasil reses dan musrenbang tingkat kecamatan.
"DPRD memastikan semua usulan masyarakat melalui anggota dewan, kecamatan, kelurahan dan tinjauan lapangan, sidak akan diakomodir secara proporsional anggaran sambil menyiapkan perangkat pendapatan anggaran 2012 yang lebih besar, maksimal dan sesuai harapan masyarakat," pungkasnya. aon