Sekprov: Diharapkan akhir tahun bisa mencapai 90 persen

Daya Serap  Anggaran APBD Kaltim Capai 75 persen 

2011-09-09  14:55:37

SAMARINDA, Sekretaris Provinsi Kaltim H Irianto Lambrie menjelaskan, bahwa pelaksanaan  APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun anggaran 2011, yang kini telah memasuki triwulan keempat kini daya serap anggaran sudah mencapai 75 persen, baik realisasi fisik maupun, dan diharapkan pada akhir tahun mendatang bisa mencapai 90 persen.
"Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh SKPD, PA/KPA, bendahara, PTTK dan pembantu  pengelola keuangan agar lebih memfokuskan pada peningkatan kegiatan prestasi kerja pengelolaan keuangan  dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupkan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan, meliputi masukan,keluaran dan hasil,"kata Irianto Lambrie kepada media ini, usai memberikan pengarahan kepada seluruh kepala SKPD, bendahara, PPTK dan pembantu pengelola keuangan, dilingkungan Pemprov Kaltim, yang berlangsung Rabu (7/9) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.
Irianto Lambrie mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan dalam penyusunannya harus secara benar dan baik dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah harus dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju, yang berisi pekiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
"Kemudian pendekatan terpadu, harus dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanaja dan pembiayaan dilingkungan SKPD untuk menghasilan dokumen rencana kerja aggaran. Dan pendekatan penggaran berdasarkan prestasi kerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihadapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut," papar Irianto.
Selain itu jelas Irianto, bahwa dalam  pengelolaan keuangan dilingkungan SKPD provinsi Kaltim wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercapai tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pelaksanaan, dan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan  dalam pelaksananaanya dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabilitas.
"Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program  dan kegiatan yang direncanakan, meliputi masukan, keluaran dan hasil, selain itu  yang patut juga diperhatikan adalah tolak ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas  pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan, serta terget kerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu program,"pungkasnya.
Ketika disinggung apakah kendala dalam pengelolaan anggaran APBD tahun 2011, Irianto menegaskan memang ada beberapa kendala yang dialami dalam pengelolaan keuangan diantaranya adalah dari faktorcuaca atau iklim, sehingga hal itu sangat berpengaruh misalnya saja kalau musim penghujan, tentu hal itu sangat mengganggu kinerja pelaksanaan proyek dilapangan, baik dalam memperbaiki jalan, longsoran dan kegiatan lainnya. Kemudian distribusi bahan karena cuaca buruk sehingga pengiriman barang khususnya dari antar pulau sangat terganggu karena besarnya ombak, sehingga angkutan terganggu, dengan demikian hal seperti itu juga sangat menghambat pelaksanaan kegiatan dilapangan berupa pembangunan fisik.
"Kendala lainnya adalah pihak ketiga khususnya sub kontraktor sering mengalami keterlambatan, misalnya managemennya yang sering lambat mengajukan pencairan, kemudian kendala lainnya seperti proses lelang sering mengalami proses yang pejang, dan kendala itu semua yang dapat memperlambat dalam realisasi pelaksanaan penyerapan anggaran,"jelas Irianto Lambrie.mar