Mukmin: Mitra yang Baik tak Selalu Mengiyakan

2011-09-12  23:35:41

SAMARINDA, Gubernur Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak, menyampaikan jawaban Pemprov Kaltim terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD 2011 dalam rapat paripurna XXIV, Kamis (8/9) kemarin. Ketua DPRD Kaltim, HM Mukmin Faisyal HP, dalam pengantar sidang mengatakan dewan selalu mendukung kebijakan pemerintah provinsi yang membawa kebaikan bagi rakyat. Meskipun begitu, mitra yang baik tak selalu mengiyakan.
"Tanggal 31 Agustus 2011 tadi tepat dua tahun 55 anggota DPRD Kaltim mengabdikan diri  menjadi wakil rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Menjalani hubungan kemitraan selama dua tahun ini, Dewan selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang membawa kebaikan bagi rakyat. Tapi mendukung bukan berarti selalu mengiyakan. Seperti kata orang bijak, mitra yang baik adalah yang bisa berkata: tidak! DPRD Kaltim tidak mau menjerumuskan, karena itu Dewan akan selalu memberikan pengawasan dan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang melenceng dari koridor," kata Mukmin Faisyal.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kaltim ini, anggota DPRD Kaltim sepatutnya melakukan introspeksi diri dalam perjalanan dua tahun masa pengabdian mereka. Merenung dan mengevaluasi kinerja masing-masing, agar Dewan  dapat bekerja dan berkarya lebih baik bagi rakyat Kalimantan Timur.
Di bidang legislasi, Mukmin Faisyal mengajak para anggota DPRD Kaltim bekerja lebih keras lagi untuk menghasilkan Perda-perda yang berkualitas dan  benar-benar dibutuhkan,  sebagai payung hukum untuk mengatur berbagai kebijakan pemerintah provinsi, dalam hubungannya dengan rakyat Kalimantan Timur. Perda-perda  yang dipatuhi dan ditaati, bukan ditakuti.  Perda-perda yang efektif dan mampu mendorong terciptanya kebaikan dan keuntungan bagi seluruh warga "Bumi Etam".
"Demikian pula di bidang anggaran,  DPRD harus berjuang lebih keras lagi untuk menetapkan postur APBD yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur.  APBD yang pro rakyat, APBD yang mampu menjadi stimulus pertumbungan ekonomi, APBD yang adil dan proporsional bagi pembangunan Kaltim untuk semua, APBD yang dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat "Zamrud Katulistiwa"ini," ujar politisi kelahiran  Sinjai, 13 Juni 1950 ini.
Sedangkan di bidang pengawasan, DPRD harus berkiprah lebih giat lagi dalam mengingatkan pemerintah provinsi agar tetap berada pada jalur yang benar. Menjalani hubungan kemitraannya dengan pemerintah provinsi dalam dua tahun ini, DPRD Kaltim selalu memberikan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Sebagai contoh proyek jalan tol Balikpapan - Samarinda sepanjang 99,02 Kilometer. DPRD Kaltim memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini, karena meyakini pembangunan jalan bebas hambatan ini berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi akan tumbuh pesat apabila jalan tol ini rampung.
Meskipun demikian DPRD sangat menyayangkan kelambanan pemerintah provinsi dalam mengatasi dan menyelesaikan hambatan-hambatan dalam proyek ini sehingga kemajuannya sampai sekarang baru mencapai 3,5 persen. Persoalan  lahan sepanjang 8,15 Kilometer  pada segmen tol  di  Hutan Lindung DAS  Manggar,  3,8 Kilometer  pada segmen ke-1  dan 21,6 Kilometer pada segmen ke-2 tol di Tahura Bukit Soeharto ternyata sampai sekarang belum tuntas. Begitu pula menyangkut masalah pembebasan lahan dan adanya 17 areal perusahaan tambang batubara di Kutai Kartanegara dan 11 areal di Samarinda yang terkena proyek tol,  juga menjadi penghambat yang harus segera dituntaskan.
"Ditambah lagi belum tuntasnya persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dari pemerintah pusat, juga menjadi masalah yang tidak kalah pelik bagi berbagai proyek pembangunan di Kaltim, utamanya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang ditargetkan mencapai 1 juta hektar, maupun program baru pemerintah membangun kawasan pertanian terpadu (food estate)," ujar Mukmin Faisyal.
DPRD Kaltim juga memberikan dukungan penuh terhadap proyek-proyek dengan pola kontrak tahun jamak (multi years contract) lainnya. DPRD Kaltim yakin proyek-proyek pola kontrak tahun jamak ini benar-benar mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu Dewan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah provinsi dalam penetapan kebijakan proyek-proyek yang harus dianggarkan berkelanjutan hingga tahun 2013 tersebut.
Begitu pula pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, DPRD juga memberikan dukungannya, meskipun di lokasi sekarang baru ditemukan tiang-tiang pancang yang belum jelas itu untuk proyek apa.
"Juga terhadap tekad pemerintah provinsi membangun jembatan udara dengan mendirikan Kaltim Airlines, DPRD memberikan dukungannya, yang penting pendirian maskapai penerbangan tersebut tak menggunakan dana APBD provinsi. DPRD Kaltim tentu juga berharap pesawat-pesawat Kaltim Airlines dapat segera terbang melayani penumpang dan tak hanya dipajang di lapangan parkir (apron) Bandara Sepinggan Balikpapan," kata Mukmin Faisyal.
Sedangkan gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak menyatakan pemerintah provinsi memberikan respon positif dan segera menindaklanjuti permintaan fraksi-fraksi DPRD Kaltim agar pemerintah daerah melindungi lahan pertanian dari pencaplokan oleh perusahaan tambang batubara.
"Kami segera mengambil langkah untuk merespon permintaan fraksi-fraksi DPRD," kata Awang Faroek. hms/adv