Sesalkan Penyegelan Sejumlah Sekolah di Bulungan

Mahasiswa Unikal Berunjuk Rasa

2011-09-12  00:02:53

TANJUNG SELOR, Ratusan Mahasiswa Universitas Kaltara (Unikal) Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kamis (8/9) lalu menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap penyegelan oleh Kontraktor terhadap 5 sekolah sejak Selasa (6/9) dan Rabu (7/9) lalu.
Mahasiswa berkumpul di Lapangan Agathis Tanjung Selor. Kemudian mereka melakukan long march sambil membawa poster menuju gedung Diknas Kabupaten Bulungan. Lalu, mahasiswa melakukan orasi selama 15 menit di depan Kantor Diknas Kabupaten Bulungan.
Mahasiswa meminta Pemkab Bulungan segera menyikapi penyegelan sekolah, karena mengganggu proses belajar siswa.
Aksi unjuk rasa berlanjut ke Kantor DPRD Bulungan. Sebanyak 15 orang perwakilan mahasiswa Unikal  diijinkan masuk ke ruang pertemuan DPRD untuk membahas tuntutan mahasiswa.
Pertemuan tersebut selain dihadiri Ketua DPRD beserta anggota DPRD Bulungan, juga hadir Kapolres Bulungan AKBP Hari Nugroho, Kadiknas Bulungan Haerummudin SH.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikal Erwin mengungkapkan bahwa mahasiswa menyesalkan penyegelan beberapa sekolah. Ironisnya aksi penyegelan dilakukan saat siswa sedang mengikuti mata pelajaran.
“Kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan tiga tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Kami meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan dengan kontraktor, sebab masalah antar pemkab dan kontraktor sudah membuat pendidikan siswa terganggu. Kami juga meminta aparat hukum mengambil tindakan tegas. Selain itu, kami juga meminta agar segera dilakukan audit oleh tim independent terkait tuntutan kontraktor terhadap pembayaran proyek pembangunan sekolah yang terhambat sejak tahun 2007,” tegas Erwin.
Menurut dia, informasi yang diterima mahasiswa bahwa sekitar 76 paket proyek dengan total nilai Rp53 miliar di 10 kecamatan  belum dibayar pemerintah.
Sementara Ketua DPRD Bulungan Hasbullah mengungkapkan setelah insiden penyegelan sekolah pada Selasa (06/09), pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemkab Bulungan serta Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD).
"Dari pertemuan itu terungkap, bahwa total nilai proyek yang dipersoalkan nilainya tidak sampai 53 miliar. Bahkan ada beberapa proses proyek yang  telah memenuhi persyaratan bisa dicairkan atau dianggarkan tahun depan," jelas Hasbullah.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Bulungan Haerummudin SH menambahkan bahwa penyegelan beberapa sekolah itu sebelumnya tidak ada pemberitahuan, sehingga pihaknya kaget dan mengetahui aksi penyegelan tersebut setelah beberapa kepala sekolah melaporkan ke Diknas Bulungan.
"Seperti di SMAN 1 dan SMPN 1 dan di sekolah lainnya yang disegel, siswa yang kelasnya disegel untuk sementara dipindahkan ke ruang laboratorium atau ruang lain yang kosong. Selain itu, alternatif lainnya yang kami lakukan adalah meminjam ruang sekolah lain yang berdekatan, menggunakan gedung- pemerintah hingga gedung Kampus Unikal yang dinilai memiliki prasarana memadai. selain itu sebagai langkah pengamanan, Disdik juga meminta kepolisian untuk menjaga proses belajar mengajar siswa,” jelas Haerummudin.
Sedangkan Kapolres Bulungan AKBP Hari Nugroho menegaskan, pihaknya telah menghimbau kontraktor agar  tidak kembali melakukan penyegelan.
"Kita sudah beri ultimatum, sudah tidak ada lagi penyegelan. Kalau kembali terjadi, kita akan bertindak tegas," tandasnya. vic