Soal Pembentukan Pansus Lingkungan

DPRD Kaltim Siap 'Terima Tantangan'
2011-09-16  23:27:59

SAMARINDA, Tantangan yang dilontarkan sejumlah aktivis lingkungan agar DPRD Kaltim bisa segera membuat Panitia Khusus (Pansus) Lingkungan di Kaltim, mendapat apresiasi dari kalangan wakil rakyat itu. Bahkan, persoalan lingkungan menjadi agenda prioritas di DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III, Darlis Pattalongi yang dikonfirmasi Poskota Kaltim mengatakan, persoalan lingkungan memang sudah menjadi prioritas dewan dalam setiap pembahasan. “Jangankan diminta untuk membentuk, belum diminta saja kita sudah menjadikan isu lingkungan hal yang prioritas,” ujar Darlis Pattalongi melalui telepon genggamnya, Kamis (15/9).
Bahkan imbuhnya, periode lalu (1999 – 2004 dan 2004 – 2009, red) DPRD Kaltim melalui rapat paripurna pernah membentuk Pansus Lingkungan Hidup. Walaupun diakuinya, hasil akhir dari pansus tersebut kurang maksimal dari harapan publik. “Kurang optimal hasilnya itu, ya karena terkandala masukan informasi dari masyarakat. Tapi kalaupun saat ini memang harus diperlukan kembali pansus itu, ya kenapa tidak? Yang pasti, kita semua berpikir untuk kelangsungan dan keasrian Kaltim sebagai sebuah daerah,” terang Darlis.
Diketahui, sejumlah aktivis lingkungan mulai geram dengan sikap pemerintah yang dinilai pilih kasih dalam menertibkan aktivitas pertambangan batubara dan proyek-proyek megasuar, sementara masalah yang lebih besar seperti luas izin tambang yang mencapai 5 juta hektare malah tidak digubris.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri mengatakan, tambang yang nyata-nyata menyengsarakan masyarakat dengan luas izin sangat fantastis yaitu 5 juta hektare, malah dianggap angin lalu.
“Mengapa Komisi III DPRD Kaltim tidak memanggil Pemkab Kutai Barat yang dalam setahun terakhir mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksploitasi hingga satu juta hektare?” kata Kahar yang biasa disapa Ocha.
Sementara, Ketua Komisi III, Syahrun HS meminta, kepada penambang yang sudah menggali lahan calon jalan tol, wajib mereklamasi. Tanah yang sudah digali harus dikembalikan dan sesuai dengan spesifikasi jalan tol.
Ini wajib dilakukan imbuh Syahrun, karena ada atau tidak ada jalan tol, reklamasi adalah keharusan perusahaan. “Ini harus dipertegas ketika pekan depan kami mengundang Dinas Pertambangan Kaltim, Kukar, dan Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta para pemegang izin usaha pertambangan,” singkatnya.
Terpisah Sekretaris Komisi I, Syaparuddin mengatakan, setiap pansus-pansus yang dibentuk dewan, salah satu hasil akhir rekomendasi yang dikeluarkannya selalu menyinggung soal lingkungan. “Salah satunya saat rekomendasi Pansus Evaluasi Perusahaan Daerah, salah satu klausul rekomendasinya yakni meminta kepada pemrintah untuk turut serta mengatur sistem penglolaan lingkungan dan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Nah itu bukti bahwa kita juga serius tentang kerusakan lingkungan yang ada di Kaltim,” papar Syaparuddin.
Disinggung kapan siapnya dewan akan membentuk pansus lingkungan? Syapar mengatakan, bahwa pembentukan pansus tersebut ada mekanisme yang harus dilalui. Sehingga, pembentukan pansus itu tidak bisa secepat kilat. “Kan ada mekanismenya. Kami perlu dulu melakukan rapat di Banmus (Badan Musyawarah) untuk mengagendakan pembentukan pansus itu. Apalagi, kalau yang namanya pansus itu merupakan kekhususan masalah, yang harus juga dibahas khususu,” bebernya.
Ia juga meminta kepada semua aktivis yang konsen terjadap persoalan lingkungan, untuk dapat memberikan masukan dan referensi terkait titik area yang banyak terjadinya kerusakan lingkungan. “Setidaknya, ada data baru yang bisa kami jadikan acuan untuk mendorong pembentukan pansus itu,” ucapnya. fer