Komisi IV Desak Pemkot Cairkan Bosda2011-09-19 04:34:25
SAMARINDA, Untuk kesekian kalinya Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Pemkot segera mencairkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kota Samarinda. Pasalnya, keterlambatan pencairan Bosda tersebut berdampak pada kegiatan belajar mengajar sekolah.
"Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi IV sejumlah kepala sekolah mengeluhkan kondisi ini dan berharap pencairan dana bosda bisa tepat waktu. sehingga mereka tidak harus meminjam dana pihak ketiga untuk operasional penyelenggaraan sekolah," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Choirul Huda, Minggu (18/9) kemarin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyayangkan sikap Pemkot yang lamban menangangi masalah ini. Padahal, lanjutnya, desakan ini bukan saja datang dari dewan saja, melainkan dari beberapa pihak. Termasuk siswa, sekolah dan mahasiswa.
"Soal Bosda ini kan hak sekolah yang harus diterima. Karena telah ada aturannya. Semestinya ya harus segera dicairkan," pintanya.
Menurutnya, kalau keterlambatan pencairan dana tersebut disebabkan karena adiministrasi di Pemkot seharusnya segera diatasi masalah itu. "Kalau ditanya selalu mengatakan akan segera diusahakan dan ada persoalan administrasi di Pemkot. Masa masalah administrasi harus bertahun-tahun," katanya menegaskan.
Tak hanya itu, Huda- demikian panggilan akrabnya- juga melihat pengawasan Bosda Samarinda masih dinilai lemah. Sehingga pencairannya terkesan mengulur-ulur waktu dan banyak alasan.
"Saya mendengar kalau Disdik (Dinas Pendidikan, Red) Samarinda, telah membentuk tim pengawas penggunaan dana Bosda. Ini sangat baik. Tapi nyatanya sampai saat ini juga belum ada hasilnya. Katanya, tiap sekolah penerima Bosda harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya lalu diserahkan ke Disdik," ungkapnya.
Dikatakan Choirul Huda, Komisi IV belum dapat laporan mengenai realisasi pembentukan tim pengawas Bosda tersebut. Misalkan komposisi tim pengawas dan siapa-siapa saja yang bakal dilibatkan.
"Pengawasan pencairan Bosda sebaiknya memaksimalkan juga tim monitor. Dimana tim ini langsung ke sekolah penerima Bosda. Kalau Disdik akan membentuk tim pengawas lain yang lebih bagus saya kita tak masalah. Cuma sekarang yang terpenting bagaimana Bosda itu bisa segera dicairkan," katanya.
Sebagaimana diketahui, Bosda bersumber dari APBD Samarinda telah dialoka-sikan sebesar Rp14,703 miliar untuk disalurkan kepada jenjang pendidikan negeri tingkat SMA/MA, SMK selama 6 bulan dan SMP/MTs serta SD/MI selama 3 bulan. Sedangkan Bosda bersumber dari APBD Kaltim sebe-sar Rp14,450 miliar juga tahap proses pencairan untuk jenjang pendidikan negeri tingkat SMA/MA dan SMK.
Bagitu pula sisa pembayaran Bosda tahun 2009 untuk jenjang pendidikan negeri dari SD hingga SMA dan SMK sebesar Rp11,525 miliar dan Bosda tahun 2010 Rp17,498 miliar. aon
|
