SKPD Harus Responsip dan Transparan

Wabup Optimis Kukar Raih WTP dari BPK

2011-09-24  02:46:30

TENGGARONG,Wakil Bupati Kutai Kartanegara, HM Ghufron Yusuf menyatakan optimis Kukar akan meraih opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mau responsif,  transparan dan memiliki persepsi yang sama dengan bupati.
Seperti diketahui,  Bupati Kukar  Rita Widyasari  bertekad pemkab  yang dipimpinnya  harus WTP dari BPK.  Tekadnya itu diawali  dengan menunjuk Wakil Bupati  Ghufron Yusuf  memimpin Tim Khusus (Timsus) pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar terhindar dari opini Disclaimer. 
Wabup sendiri beberapa hari lalu mengakui bahwa dirinya telah ditunjuk Bupati Rita Widyasari untuk memimpin Timsus LKPD yang tugasnya membimbing sekaligus  meneliti dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk disampaikan kepada pemeriksa eksternal, dalam hal ini BPK. 
Menurutnya, sudah tiga tahun anggaran  Pemkab Kukar mendapat opini paling rendah  atau Disclaimer dari BPK. Ini karena LKPD yang dibuat selama ini belum maksimal  terutama dalam menggambarkan  pertanggung jawabanan penggunaan keuangan maupun pengelolaan aset daerah. Ke depan Bupati  tidak ingin kita kembali mendapat  opini Disclaimer. 
"Opini Disclaimer menggangu upaya pencitraan daerah yang kita lakukan selama ini. Disamping  menunjukkan masih lemahnya  kinerja kita dalam melaksanakan  pembangunan dan pelayanan masyarakat," ujar Wabup.
Dikatakan, tim yang dipimpinnya secara operasional akan melakukan pemantauan  kinerja SKPD  agar lebih fokus  dan profesional dalam membuat  LPj. Baik dari sisi penggunaan anggaran  maupun  pengelolaan aset secara benar dan tepat waktu.  
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lanjut Wabup, tim juga akan  memfasilitator dan memotivasi kinerja para pegawai di setiap SKPD  agar tetap  konsisten dan komitmen dalam  menyelesaikan LPj yang benar dan tepat waktu. “Jadi Timsus tidak pada posisi  mengintervensi SKPD, namun  motivasi dan membimbing  agar mereka bersemangat  melaksanakan tugasnya,” tegas Ghufron.
Wabup pun mengaku optimis jika Timsus   yang dipimpinnya itu  pada akhirnya nanti akan memberikan hasil yang diinginkan  yaitu opini WTP dari BPK.  “Syaratnya jajaran SKPD mau responsif,  transparan dan memiliki persepsi yang sama dengan ibu Bupati yaitu ingin meraih WTP,”  katanya.
Namun, jika diantara SKPD itu sulit  memahami syarat tersebut maka Wabup menegaskan dirinya tidak segan-segan melaporkannya ke Bupati.  Dan sebaliknya, jika ada SKPD yang kinerjanya bagus  maka  akan mendapat penghargaan.
“Saya bersama  anggota Timsus lainnya akan serius dan fokus mengemban tugas khusus yang diberikan ibu Bupati ini,” ujarnya.
Untuk diketahui, ada empat opini yang selalu diberikan BPK ke Pemerintah Daerah, selain Disclaimer dan WTP dan Disclaimer dua lainnya adalah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan  Tidak Wajar (TW). yd