Mayoritas Aspirasi Masyarakat Soal Infrastruktur

2011-09-24  03:21:52

SAMARINDA,DPRD Kalimantan Timur menyampaikan laporan hasil reses di lima Daerah Pemilihan (Dapil) pada Rapat Paripurna XXVI, Rabu (21/9) kemarin. Dari Dapil I hingga Dapil V, umumnya masyarakat menyampaikan aspirasi menyangkut infrastruktur kepada para anggota Dewan.
"Masalah jalan masih menjadi persoalan utama pembangunan infrastruktur di Samarinda sebagai ibukota Kaltim. Banyak jalan kondisinya rusak parah, sehingga membahayakan para pengguna jalan. Ke depan DPRD Kaltim mempunyai tanggung jawab besar membantu pembangunan Samarinda, terutama pembangunan jalan-jalan lingkungan yang langsung dinikmati oleh masyarakat," kata juru bicara anggota DPRD Kaltim asal Dapil I Samarinda, Rusman Ya'qub ketika menyampaikan laporan reses kelompoknya.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim ini, Pemkot Samarinda  mengusulkan dana Rp1,8 triliun dari APBD Kaltim tahun 2012 untuk membiayai 231 kegiatan dari 55 program dan 18 bidang.
Sedangkan tahun 2011, Pemkot Samarinda menerima bantuan dana dari Pemprov Kaltim sebesar Rp199,7 miliar untuk membiayai 31 kegiatan dengan realisasi keuangan hingga Juli 2011 22,55 persen dan realisasi fisik 30,81 persen.
"Masalah lain yang dikeluhkan warga Samarinda adalah layanan air bersih, seperti di Kelurahan Tanah Merah, Sidodamai, Sidomulyo dan Pinang.  Warga terpaksa membeli air  tandon yang memakan biaya sangat besar. Warga juga meminta pasar malam bisa ditertibkan, jangan lagi menggunakan jalan umum, tapi tempat terbuka di tanah lapang," kata Rusman.
Di tempat yang sama, juru bicara anggota DPRD Kaltim asal Dapil II Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, Puji Astuti, menyampaikan masalah pembangunan infrastruktur yang masih memprihatinkan, seperti masih banyaknya jalan yang rusak, fasilitas air bersih yang buruk, listrik yang belum merata, pengembangan sarana pendidikan dan ibadah yang masih kurang, menjadi keluhan masyarakat di Dapil II.
Kerusakan jalan negara makin memprihatinkan, seperti jalan jalur dua Long Kali, ruas jalan Simpang Pait - Lambakan, jalan Kuaro - Batu Aji, ruas Simpang Lolo - Desa Luan, Desa Suwito dan Muara Samu, Tanah Grogot - Kerang Dayu, Jalan Kerang - Tanjung Aru, Batu Sopang, Gunung Halat dan Muara Komam, Paser.
"Memang sudah ada perbaikan dengan cara tambal sulam oleh Dinas PU Kaltim, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Akibatnya masyarakat di sepanjang jalan harus berkubang lumpur di musim hujan dan mandi debu di musim panas," kata politisi Partai Demokrat ini.
Sedangkan nelayan di Kabupaten Paser mengeluhkan kesulitan mereka mendapatkan solar  bersubsdi, sehingga  seringkali menganggu kegiatan mereka menangkap ikan di laut. Keluhan yang sama juga disampaikan masyarakat Sotek, Kabupaten PPU. Mereka terpaksa harus membeli solar dari perusahaan dengan harga jauh lebih mahal.
Masyarakat PPU juga mengeluhkan minimnya lampu penerangan jalan dan kerusakan parah sejumlah titik pada jalan provinsi, seperti di Kecamatan Penajam, Kilometer 13-16 di Kecamatan Sepaku, Kilometer 38 Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan Desa Api Api.
"Sedangkan titik rawan terdapat di jalan provinsi Kilometer 15 Lawe Lawe, Kilometer 18 Petung dan Kilometer 58 Babulu. Ruas jalan yang rusak parah ini harus segera diperbaiki, karena sudah menelan banyak korban jiwa," kata Puji Astuti.
Sedangkan juru bicara anggota DPRD Kaltim asal Dapil III Kukar-Kubar, Iwan Santoso Lolang, mengemukakan masyarakat Kutai Barat meminta Pemprov Kaltim memperbaiki kerusakan jalan Kota Bangun, Kukar -Simpang Damai, Kubar. Kondisi ruas jalan tersebut sangat memprihatinkan dengan kerusakan sekitar 50 titik.
Kerusakan jalan Kukar-Kubar menyebabkan waktu tempuh perjalanan Samarinda- Melak yang biasanya 6-7 jam sekarang menjadi 8-10 jam.
"Kalau ruas jalan tersebut tak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin bisa putus di sejumlah titik," kata politisi Partai Gerindra yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar ini.
Masyarakat Kubar juga mengharapkan Pemprov Kaltim dapat menyelesaikan jalan pendekat jembatan penghubung antara Kecamatan Melak dengan Kecamatan Mook Manor Bulan. Pekerjaan jembatan sendiri sekarang sudah pada tahap pemancangan pondasi. Adanya jalan penghubung dapat membuka isolasi antara Kecamatan Melak dan Mook Manor Bulan.
Sedangkan masyarakat Kecamatan Long Iram mengharapkan pemenuhan kebutuhan air bersih oleh pemerintah, mengingat layanan PDAM di derah itu sudah lama berhenti.
"Masyarakat Anggana, Kutai Kartanegara mengharapkan perbaikan jalan penghubung antara Desa Sungai Meriam dengan Desa Anggana. Juga perbaikan jembatan penghubung antara Desa Anggana dengan Desa Sidomulyo,"kata Iwan Santoso Lolang.
Tak jauh berbeda dengan masyarakat di Dapil III, warga  di Dapil IV Bontang, Kutim dan Berau mengharapkan agar Pemprov Kaltim bisa membantu pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan turap Sungai Segah di Jalan Marsma Iswandi, depan Bandara Kalimarau, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Turap ambruk, sehingga akses jalan menuju Bandara Kalimarau putus dan harus dialihkan melalui jalan alternatif.
"Pemerintah Kabupaten Berau mengharapkan Pemprov Kaltim memberikan dukungan dana Rp210 miliar untuk lanjutan pembangunan Bandara  Kalimarau, seperti untuk pembangunan sejumlah gedung, landscape dan jalan akses ke bandara," kata juru bicara anggota DPRD Kaltim asal Dapil IV, Gamalis.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, masyarakat Kabupaten Berau, khususnya yang tinggal di Kecamatan Talisayan, Lempake dan kawasan pesisir lainnya, menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Kaltim asal Dapil IV yang berhasil memperjuangkan pembangunan ruas jalan Sangkulirang- Batu Lepok  dan Batu Lepok - Talisayan.
"Masyarakat juga mengharapkan Pemprov Kaltim dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruas jalan provinsi Mangkupadi, Bulungan -Tanjung Batu, Berau pada APBD 2012," kata Gamalis.
Soal jalan trans Kalimantan banyak yang rusak, aspal terkelupas, sebagian jalan berupa tanjakan tinggi dengan tikungan tajam dan sejumlah sungai belum mempunyai jembatan, menjadi aspirasi masyarakat di Dapil V Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung.
"Masyarakat juga meminta perhatian soal listrik dan layanan air bersih,"kata juru bicara anggota DPRD Kaltim asal Dapil V, Masitah. hms/adv