Proyek Bermasalah Harus Diusut

2011-09-28  01:26:53

Tenggarong, Pesatnya pembangunan di Kutai Kartanegara dibidang pembangunan infrastruktur jalan merupakan sebuah salah satu indikasi akan kemajuan daerah yang muaranya untuk peningkatan ekonomi masyarakat menuju tercapainya kesejahteraan sesuai dengan apa yang dambakan pemerintah Kukar dibawah kepemimpinan Rita Widyasari-HM Gufron.
Namun tak jarang, implementasi dari pelaksanaan pembangunanh infrastruktur itu sendiri dilakukan secara asal asalan tak memandang dan melihat aspek kualitas yang memadai sesuai dengan perencanaan pengerjaan proyek, hasilnya banyak jalan yang baru selesai dikerjakan namun kondisinya sudah sangat rusak parah.“Tidak sedikit hal itu terjadi, proyek baru selesai dikerjakan namun kondisinya sudah rusak. Hal ini karena kontraktor tidak mengedepankan aspek kualitas, dan hanya mengejar keuntungan besar,” kata Arif Arizal Anggota Komisi II DPRD Kukar didampingi Puji Hartadi yang juga Anggota Komisi I DPRD Kukar.
Oleh karena itu, lanjut Arif Arizal, masyarakat Kutai Kartanegara juga harus berperan serta untuk membantu melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang dijalankan, jika menemukan adanya proyek bermasalah, seperti pengerjaan tak sesuai perencanaan, proyek tanpa diberi papan nama, hendaknya segera melaporkan ke Komisi II yang membidangi masalah pembangunan. Sehingga kemudian nantinya bisa ditindaklanjuti dengan memanggil instansi terkait.
“Kukar ini cukup luas, dengan jumlah anggota dewan yang ada, tentunya kita tidak bisa melakukan pemantauan secara menyeluruh, dan oleh karena nya perlu ada peran masyarakat untuk turut membantu melakukan pengawasan terhadap jalan pembangunan yang ada. Kalaua ada proyek bermasalah laporkan saja ke komisi II,” tandas Arif Arizal.
Sementara Puji Hartadi, mengatakan bahwa indikasi bahwa adanya proyek proyek bermasalah di Kukar memang tidak semua, namun hal itu ada apalagi yang kondisinya jauh dari kota yang tentunya jauh dari pengawasan. Oleh karena itu peran masyarakat memang sangat penting untuk turut melakukan pengawasan.”Pengawasan masyarakat dalam hal pembangunan sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan,” tandas Puji.
Disisi lain, lanjut Puji, untuk 2012 kegiatan pembangunan infrastruktur utamanya jalan harus menjadi skala prioritas penting bagi pemerintah, utamanya adalah wilayah yang memang padat penduduk, seperti misalnya kota Tenggarong sebagai pusat ibukota terlihat pembangunan infrastruktur masih belum merata, banyak jalan yang rusak.awi