Dewan Minta Perusahaan di Bulungan Wajib Jalankan Program CSR

2011-10-03  06:38:26

TANJUNG SELOR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan rencananya akan memanggil beberapa perusahaan Pertambangan Batubara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selama ini dinilai kurang memberikan perhatian kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan, padahal perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) terutama membantu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan warga.
Wakil Ketua DPRD Bulungan, Hamka kepada Poskota Kaltim Jum’at (30/09) lalu, di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa hampir semua perusahaan batu bara dan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Bulungan tidak melaksanakan program CSR tersebut, sehingga kondisi ini bisa menjadi pemicu munculnya kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan.
“Kita akan panggil perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batu bara yang diduga tidak mengindahkan hak-hak masyarakat, terutama menyangkut kejelasan akan batasan areal yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dimaksud, karena disinyalir ada perusahaan perkebunan tertentu yang memiliki areal namun memasuki perkampungan warga serta beberapa fasilitas pemerintah,” jelas Hamka.
Hamka menegaskan agar persoalan menyangkut hak Masyarakat yang letaknya berada di dalam areal perusahaan agar segera bisa di selesaikan, sehingga tidak menimbulkan persoalan besar, sebab hak masyarakat seharusnya diperjuangkan secara penuh, namun tidak memberatkan pihak perusahaan.
“Kami dari Dewan rencananya juga akan mengevaluasi kembali seluruh perizinan perusahaan yang ada, mulai dari pra operasi sampai kepada izin kelanjutan produksinya, terutama terhadap perizinan beberapa perusahaan pertambangan batu bara yang sudah bertahun-tahun melakukan penggalian,” tegas Hamka.
Hamka berharap agar program CSR tersebut bisa di laksanakan oleh perusahaan dan dapat di jadikan sebagai kewajiban mutlak dari perusahaan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan yang nyata maupun dalam bentuk kebijakan lainnya misalnya seperti memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga setempat. vic