Pemkab Efesiensi Belanja Perjalanan Dinas

Sekkab: Susun APBD Sesuai Kebutuhan, Transparan dan Tepat Waktu

2011-10-04  00:54:18

TENGGARONG, Pemkab Kutai Kartanegara pada tahun 2012 mengambil beberapa kebijakan yang akan dituangkan dalam penyusunan APBD, diantaranya melakukan efesiensi pada belanja perjalanan dinas, baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.
Kemarin (Senin 3/9) Pemkab Kukar melalui Bagian Keuangan menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012. Kegiatan tersebut diikuti  seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kukar dan dibuka Sekkab Haryanto Bachroel.
Menyampaikan sambutan Bupati, Sekkab menyatakan meyambut baik dilaksanakannya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2012 yaitu berkaitan dengan Permendagri No.22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012 dan Permendagri No.21/2011 perubahan kedua Permendagri No.13/2006 tentang Pengelolaan Daerah di lingkungan Pemkab Kukar. Dikatakan, sebagai aparatur pemerintah, khususnya dalam mengelola keuangan daerah, sepantasnya miliki tekad yang kuat dan tentunya didasari oleh rasa tanggung jawab  yang besar dalam mengelola keuangan, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemerintah maupun masuarakat  dan lebih luas, dan terhadap bangsa dan negara.
Dalam mengelola keuangan daerah, kata Sekkab, banyak hal yang harus diperhatikan, agar dalam mengambil keputusan dibidang keuangan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
"Penyusunan APBD 2012 harus didasari prinsip, diantaranya disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal. Kemudian penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD," terang Sekkab.
"Berkaitan dengan belanja perjalanan dinas, kita secara bertahap akan menerapkan prinsip at cost atau prinsip berdasarkan kebutuhan nyata, ditahun anggaran 2012 akan diterapkan pada biaya transport," ujarnya.
Begitupun dengan penetapan anggaran untuk pengadaan baran inventaris (aset) agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri melalui SKPD Diknas, sedangkan untuk sekolah swasta melalui SKPKD/PPKD dan pengaturah hibah/bansos dalam bentuk barang atau jasa penganggarannya melalui SKPD.
"Saya berharap peserta sosialisasi agar nantinya memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang aparatur dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi. Selalu mengutamakan ke profesionalisme kerja, dalam arti kecepatan dan ketetapan dalam menghadapi, dan menyelesaikan masalah harus selalui menjadi prioritas," tegas Sekkab.
Harapan lain adalah agar mempelihara integritas dan wibawa PNS, dengan senantiasa meningkatkan kualitas moral dan iman dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. "Jangan cepat berputus asa dalam menghadapi setiap tantangan dalam sehari-hari. Tingkatkan terus motivasi dan etos kerja, karna dukungan kerja yang diberikan akan sangat menentukan keberhasilan sistem secara cepat dan tepat," katanya. yd