Pertanyakan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kelautan Dibawah 50 Persen

2011-10-07  15:12:25

SAMARINDA, Komisi II DPRD Kaltim mempertanyakan capaian realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Timur yang masih di bawah 50 persen.
"Kami mempertanyakan mengapa realisasinya di bawah 50 persen. Ada masalah apa?" kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub, Rabu (5/10),   usai pertemuan Komisi II dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim.
Menurut  Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim ini, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim, Iwan Mulyana, memberi alasan rendahnya realisasi anggaran  karena ada beberapa faktor,  seperti persoalan administrasi menyangkut sistem pelelangan elektronik.
Sistem  pelelangan elektronik diklaim sebagai salah satu penyebab  lambatnya realisasi  anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim.  Namun SKPD tersebut optimis sampai akhir tahun anggaran 2011, realisasi bisa mencapai 80 persen hingga 90  persen.  Meskipun demikian Komisi II akan melihat perkembangannya hingga akhir tahun,  seberapa besar anggaran yang bisa direalisasikan.  "Kita lihat perkembangannya hingga akhir tahun anggaran 2011,"  kata politisi asal Dapil I Samarinda ini.
Rusman juga mengungkapkan kekagetannya mengenai  usulan  program serta anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan yang dinilai tak signifikan .
Komisi II berharap ada peningkatan, namun jumlah yang diusulkan relatif kecil. Upaya mensejahterakan masyarakat melalui program perikanan dan kelautan sulit  dicapai apabila  alokasi anggaran yang diusulkan hanya Rp32,5 miliar.
Melihat  besarnya potensi Kaltim  di bidang perikanan dan kelautan,  sangat disayangkan kecilnya usulan anggaran SKPD  tersebut.  Apalagi sekitar 40% masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, sebagian besar  menggantungkan hidup mereka pada sektor perikanan dan kelautan.
"Satu sisi pemerintah meneriakkan mengurangi kemiskinan, namun bagaimana bisa bila pada program pro rakyat alokasinya hanya sebesar Rp32,5 miliar,"  kata Rusman.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Siti Qomariah juga sangat menyayangkan kebijakan pemerintah mengenai pemberian pagu  bagi Dinas Perikanan dan Kelautan  itu. "Komisi II akan membahasnya kembali dengan Bappeda. Kita tidak menginginkan potensi yang begitu besar,  bahkan sebagai penyumbang PAD sekitar 20% bagi Kaltim,   tidak tergali  maksimal," jelas Qamay, sapaan akrab politisi Partai Amanat Nasional ini.
Rencana program Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim di antaranya meliputi UPTD BBU Manggar, UPTD BBI Sebulu, UPTD Laboratorium (LPPMHP), administrasi,  pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya laut, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut, pengembangan perikanan dan kawasan budidaya laut air payau dan air tawar serta perikanan tangkap dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. hms/adv