Warga Pro Penambangan Temui Komisi II

Suasana Memanas Jelang Hearing

2011-10-14  14:56:29

TANJUNG REDEB, Jelang hearing di Kantor DPRD tanggal 17 Oktober mendatang, mengenai pro kontra rencana penambangan batu bara di blok Prapatan memunculkan perang dingin antara masyarakat yang pro dan kontra.
Kamis (13/10), 8 orang ketua RT yang pro terhadap penambangan batu bara mendatangi Kantor DPRD Berau guna menyampaikan aspirasinya. Mereka mengharapkan dapat diperkenankan hadir dalam hearing tersebut.
Hal itu disampaikan dihadapan Komisi II terkait munculnya isu bahwa mereka dilarang hadir mengikuti hearing pada tanggal 17 Oktober nanti.  Menurut anggota Komisi II DPRD Berau Hj Popiyanti, dalam pertemuan itu tidak ada tanya jawab apapun selain penyampaian ketua RT.
“Sesuai dengan agenda kita tanggal 17 oktober, dalam hearing disebutkan mengundang ketua-ketua RT, artinya mereka berhak untuk ikut dalam hearing tersebut, selain itu kita juga mengundang camat, lurah serta kepala kampung yang ada,” ungkap politisi Gerindra ini.
Menurut Popiyanti, hearing dimaksud merupakan mediasi antara semua pihak yang tengah bersitegang, baik perusahaan, masyarakat yang pro dan kontra serta pemerintah daerah, dengan harapan dari hasil hearing didapatkan satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Bujangga Bersatu (AMBUR), Syarifuddin mengatakan, dalam surat yang dilayangkan untuk pelaksanaan hearing di Dewan memang tidak menyebutkan untuk mengundang sejumlah ketua RT yang pro kepada perusahaan. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang mendasari tidak inginnya mengundang ketua RT yang pro.
Diantaranya tidak ingin dalam hearing nantinya, dimana warga kontra yang hendak menyampaikan hearing kemudian beralih pada perdebatan panjang dengan pihak yang pro. Hal ini menurutnya juga guna menghindari pertengkaran serta kemungkinan ricuh yang bisa terjadi.
“Karena niat awal kami memang ingin menyampaikan semua aspirasi kami ke Dewan dan memperjelas fakta-fakta lapangan dan semua hal yang berkaitan secara rinci dengan rencana penambangan itu dengan perusahaan. Artinya, kami tidak mau dalam hearing justru terlibat debat dengan mereka yang pro,” ungkapnya.
Selain itu juga menghindari benturan atau kemungkinan diperalatnya warga pro oleh perusahaan. Aspirasi yang sudah lama disuarakan masyarakat itu, ingin disampaikan dengan serinci dan sedetail mungkin. “Jika masyarakat pro dan kontra hadir maka hearing hanya berujung pada perdebatan antar warga saja, sementara pihak yang memang ingin lahan ditambang hanya berdiri diam memanfaatkan situasi. Itu mungkin saja terjadi, mungkin memang begitu,” tegasnya.
Sementara itu, Public Relation (PR) PT Berau Coal Arif Hadianto kepada Poskota menyebutkan, terlepas dari boleh tidaknya warga pro ikut dalam hearing merupakan hak yang bersangkutan.”Kita akui ada yang pro dan kontra, namun seperti yang disampaikan Dewan melalui undangan ini merupakan audensi umum, artinya siapa saja boleh hadir baik yang pro maupun kontra,” ungkapnya.
Perusahaan juga menurutnya hadir sebagai pihak yang diundang Dewan. “Bukan kami yang menentukan, kami sendiri adalah undangan,” sambungnya.
Ditambahkan, hearing sebagai audensi umum membahas masalah rencana penambangan merupakan sebuah kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing.
Seperti diketahui, rencana penambangan blok Prapatan sudah sejak lama menjadi permasalahan antara warga pro dan kontra juga terhadap perusahaan. Bahkan selaku organisasi masyarakat kontra sempat melakukan aksi demo dilahan yang rencana akan ditambang pada Sabtu tanggal 8 Oktober lalu. Masing-masing pihak masih tetap pada pendirian. Harapan terbesar semua pihak muncul dari pelaksanaan hearing tersebut agar dapat menemukan solusi terbaik. as