Kukar Punya Banyak Keunggulan Menuju KLA

2011-10-19  03:02:04

TENGGARONG, Ketua PKBI, Sumadi Atmodiharjo dalam rapat koordinasi terkait mensukseskan Kukar menuju kota layak anak yang dihadiri Wakil bupati Kukar HM Ghufron Yusuf di ruang eksekutif kantor Bupati Tenggarong  beberapa waktu lalu mengakui Kabupaten Kukar memiliki banyak keunggulan dalam menuju Kota Layak Anak (KLA). Itu karena berbagai kebijakan pemkab yang menjadi faktor pendukung penerapan program KLA.
Keunggulan dimaksud diantaranya adanya keberhasilan program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA), pendidikan gratis hingga beasiswa bagi mahasiswa.
Selain itu, lanjut Sumadi, Kukar juga telah menggratiskan kebijakan akte kelahiran dan adanya kebijakan kesehatan masyarakat gratis. Kemudian telah terbentuknya Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terbentuk lembaga KPAID, forum anak, serta adanya komitmen yang kuat terhadap KLA dari bupati terpilih secara definitif 2010-2014 dan adanya rintisan model percontohan KLA di Kelurahan dan Kecamatan.
Menurut Sumadi, upaya percepatan dalam hal ini membuat landasan hukum dan kebijakan dan pembuatan Perda Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta KLA. Perlunya kebijakan pemberian akte gratis dan untuk kepengurusan akte kelahiran perlu dikoordinir oleh camat dan kelurahan.
Selanjutnya Sumadi juga menyebutkan kebijakan Bupati tentang Pengarus Utamaan KLA dan penganggaran Program Anak bagi setiap SKPD, intruksi Bupati bagi kecamatan  untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara PP dan PA RI No 13/ 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di desa/kelurahan merupakan kebijakan daerah yang merupakan faktor pendukung KLA.
Masih banyak lagi kebijakan yang dapat mempercepat Kukar sebagai KLA, seperti  intruksi Bupati tentang proyek percontohan di kecamatan dan desa, kebijakan Bupati tentang pengembangan Sekolah Layak   Anak bagi sekolah yang potensial.
Selanjutnya, kata Sumadi, perlu kebijakan pendidikan khusus bagi orang miskin seperti Bantuan Buku dan transportasi. Perlunya Kebijakan khusus tentang penanganan kesehatan seperti : AKI, Pemberantasan DBD, Malaria, Muntaber, Isfa dan HIV/AIDS. Mempertahankan berbagai kebijakan seperti : Pendidikan Gratis, Kesehatan gratis, Akte kelahiran gratis dll.
Menurutnya, untuk mewujudkan Kukar menuju KLA juga harus diperhatikan terkait masalah kelembagaan percepatan KLA, pembuatan program kerja bagi pokja dan SKPD, konsultan KLA, perlunya infentarisasi pada LSM/LSOM potensial dalam mendukung program anak dan melakukan monitoring dan evaluasi.
Juga perlu menggalang sumber daya potensial baik BUMN, swasta, LSM, LSOM dan lainnya dan melibatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi BUMN dan swasta serta penyediaan konsultan pendamping dalam program percepatan pengembangan program KLA di Kukar.
Dikatakan, untuk program percepatan KLA sendiri meliputi 22 program percepatan diantaranya, pengembangan program komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang percepatan KLA, sosialisasi pada SKPD, camat/lurah/desa tentang KLA. yd