Setiap SKPD Harus Miliki Program Unggulan

2011-11-03  16:07:25

SAMARINDA, Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, menegaskan, bahwa setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Kaltim harus memiliki program unggulan, dimana progrma unggulan tersebut juga harus pro rakyat,
"Dalam upaya percepatan mengentasan kemiskinan di Kaltim, tentunya bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan seluruh pehak terkait, oleh karena itu, melalui program unggulan masing-masing SKPD,  tentu diharapkan bisa membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,"kata Awang Faroek Ishak pada Workshop dan Capita Selecta (Peningkatan Kapasitas) Eselon II Terhadap Isu Aktual di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim di Pendopo Lamin Etam,  Selasa (1/11).
Awang mengatakan, dengan perjalan waktu sejak 2008 akhir hingga saat ini seharusnya sudah terlihat seberapa jauh kinerja yang telah ditunjukkan para pemangku kepentingan  terutama SKPD-SKPD dilingkungan pemerintah daerah. Maka, untuk mencapai kinerja yang optimal tersebut tentu diperlukan semangat yang lebih khususnya dalam memacu percepatan pencapaian program organisasi. sebab, program pembangunan yang dilaksanakan itu tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Diantaranya, angka kemiskinan yang setiap tahun terus berkurang hingga saat ini mencapai 1,7 persen, termasuk angka pengangguran yang hanya tinggal 10 persen. Program pembangunan pendidikan dan kesehatan yang terus ditingkatkan, walaupun program menunjukkan peningkatan yang cukup bagus pada bidang ini,"tandasnya.
Awang menambhakan, di dalam RPJM tahun 2008-2013, telah menargetkan terjadinya angka penurunan kemiskinan sebesar 0,5 persen, setiap tahunnya atau pada tahun 2013, angka kemiskinan hanya 7 persen dari jumlah penduduk Kaltim, oleh karena itu, kontribusi masing-masing SKPD melalui program unggulannya tersebut   diharapkan  dapat membantu dalam penurunan angka kemisikinan, disamping bidang-bidang lainnya.
"Upaya percepatan terget penurunan angka kemiskinan tersebut, tentu bukan tanggung jawab semata  Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot semata,  tetapi pihak lainnya. Dan diharapkan juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Kaltim, sehingga apa yang kita tergetkan terjadinya angka penurunan kemisikinan sebesar 0,5 persen setiap tahunnya bisa dilaksanakan dan pada tahun 2013 angka kemisikinan  hanya sebesar 7 persen dari jumlah penduduk Kaltim,"paparnya.
Menurut Awang, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, telah melaksanakan  berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang meliputi PNPM Mandiri pedesaan, PNPM  infrastuktur pedesaaan, program perbaikan perumahan dan pemukiman, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, program pengembangan pertanian dalam arti luas,  program pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro, melalui kredit usaha rakyat, maupun kredit lainnya.
"Oleh karena itu, diharapkan berbagai program unggulan dari masing-masing SKPD dapat  berpartisipasi dalam menurunkan angka  kemisikinan  di Kaltim,"kata Awang.mar/adv