Pengaktifan Dewan Kukar Harus Menunggu Inkrah

2011-11-04  23:54:05

TENGGARONG, Meski Pengadilan Tindak Pindak Korupsi (Tipikor) Samarinda memutuskan vonis bebas terhadap para terdakwa kasus korupsi dana operasional DPRD Kukar 2005, tak serta merta menjadikan para anggota dewan kembali aktif dilembaga DPRD Kukar, mengingat Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal mengajukan kasasi sebagai proses hokum selanjutnya.
“Kalau menyikapi putusan bebas atas kasus korupsi para anggota dewan tersebut kami sangat kecewa sekali, namun demikian kita harus hormati putusan tersebut” kata Ketua LSM LAKI Kukar Deni Ruslan kepada Poskota Kaltim, Kamis (3/11) siang kemarin.
Denny Ruslan mengatakan, putusan hakim Tipikor belum bisa disebut inkrah (berkekuatan hukum tetap) karena masih ada kasasi sebagai proses hukum selanjutnya yang diajukan JPU. "Jadi, perjalanan kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD ini belum mencapai berakhir,” katanya.
Upaya kasasi yang dilakukan JPU ke di Majelis Agung (MA), hendaknya dipersiapkan secara matang, dan jangan sampai ada permainan yang hanya mencederai keadilan dimasyarakat. "Tak sedikit, perkara korupsi disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) yang berakhir vonis bebas, namun di Mahkamah Agung (MA) malah divonis bersalah, seperti kasus Andi Sabrin, Ishak Iskandar dan Ruznie Oms.” Papar Deny.
Deny juga menngingatkan kepada hakim di Pengadilan Negeri Tenggarong yang memproses hokum terhadap anggota dewan yang purna tugas yang hingg saat ini belum ada keputusan hukum, agar tak meniru atas keputusan yang dilakukan oleh pengadilan Tipikor Samarinda.”Putusan hokum kita harapkan jangan sampai sama dengan putusan Pengadilan Tipikor, tapi berdasarkan fakta peradilan yang ada karena bias saja faktanya berbeda sehingga bias saja divonis bersalah,” ungkapnyaw.awi