Kontrol Pers Penting Dalam Pelaksanaan Pembangunan

2011-11-04  00:01:27

SAMARINDA, Gubernur Kaltim  H Awang Faroek Ishak, menegaskan bahwa sukses pelaksanaan  pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim bersama jajarannya, tentunya  tidak terlepas dari control yang dilakukan masyarakat, LSM serta  media massa.
“Saya sangat merespon positif terhadap control yang dilakukan oleh masyarakat, LSM maupun media  pers. Karenanya peranan pers itu sangat penting terutama control yang bertanggungjawab bahkan control yang objektif. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik,” kata Awang Faroek Ishak, kepada Poskota Kaltim usai acara  Workshop dan Selecta Kapita di Pendopo Lamin Etam, beberapa hari lalu.
Menurut dia, objektivitas suatu pemberitaan sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah. Apalagi berkaitan dengan kepercayaan atau trusting yang diberikan masyarakat kepada program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Control atau pengawasan yang benar dan wajar dari pers tentunya akan mampu memberikan semangat tersendiri bagi pemerintah selaku penyelenggara pembangunan serta pembuat kebijakan.Terutama saat ini pemerintah telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta terlepas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). 
"Komitmen kita bukan hanya slogan semata, tetapi direalisasikan melalui pelaksanaan pembangunan yang baik dan transparan. Karena dengan transparansi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dan dikelola pemerintah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan akan membuktikan kepada masyarakat bahwa pembangunan itu diselenggarakan secara baik dan sesuai tata aturan yang berlaku,”paparnya.
Namun demikian, kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksnaakan tidak akan diketahui masyarakat secara luas dan terbuka tanpa adanya penyampaian informasi yang dilakukan media massa, baik elektronik maupu media massa. Oleh karena itu peran pers dalam pelaksanaan pembangunan sangat besar sekali khususnya dalam pelaksanaan kontrol sosial. Apalagi Pemprov Kaltim ke depan dapat mencapai opni dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sistem pengelolaan keuangan daerah maupun asset yang saat ini telah mendapat opini Wajar Dengan Pengcualian (WDP).
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat ini merupakan salah satu isu aktual dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Hal ini menjadi bahan pokok pemberitaan media massa dan telah diketahui masyarakat. Pengetahuan masyarakat melalui pemberitaan pers merupakan bagian control terhadap pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan bahkan dukungan masyarakat,” papar Awang Faroek.mar/adv