Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik Masih Rendah

Penilaian Bupati Terhadap Kinerja SKPD

2011-11-08  01:43:13

TENGGARONG, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menilai masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kukar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2011-2015 yang di dalamnya memuat visi dan misi Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), diantaranya masih rendahnya kualitas SDM dan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik.
Permasalahan lainnya yakni belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten (RTRW), infrastruktur, belum optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan dan belum optimalnya peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender).
Evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut disampaikan Bupati dalam Workshop Aplikasi Hasil Pembelajaran Transforming Leader In Indonesia At Harverd Kinnedy Scholl Executive Education Program, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Senin  (7/11).
Menurut Bupati, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan membebaskan Kukar dari permasalahan itu, diperlukan kerja keras dan perjuangan yang berat oleh stakholders, baik pemerintah, masyarakat dan swasta. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurang lebih setahun, lanjut Bupati, maka masih terdapat isu-isu strategis yang belum mampu dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD. 
"Hal ini terjadi karena salah satu faktor terpenting adalah terkait kemampuan dan dukungan serta legitimasi SKPD. Jika RPJMD 2011-2015 merupakan salah satu kebijakan publik yang di dalamnya terdapat nilai publik, maka tantangan tersebut adalah terkait dengan kepemimpinan strategis pada level SKPD," terang Bupati.
Menurut Bupati, tantangan kepemimpinan strategis pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana mengembangkan kapasitas untuk menciptakan public value (kebijakan publik), mengamankan dukungan untuk menciptkan publik value dan memikirkan kembali public value. Dengan mempergunakan segitiga strategis, lanjutnya, maka kepemimpinan pada tantangan fokus pada kapasitas, dukungan atau fokus pada publik value."Kalau ingin menjadi pemimpin kita  harus tahu dulu masalah, kalau kita tahu masalah maka kita akan bisa mengambil kebijakan. Tapi kalau kita salah mengidentifikasi masalah maka akan salah pula kebijakan," kata Bupati.
Dijelaskan, ada beberapa tantangan kepemimpinan, yakni mengembangkan kapasitas untuk menciptakan public value dengan proses ulang rencana kerja, manajemen kinerja, kemitraan multi sektor. Kamudian mengamankan dukungan untuk menciptakan publik value seperti komunikasi, negosiasi, mobilisasi politik, mengatasi komplik bersama serta memikirkan kembali public value yakni, pengumuman dan analisis data, penemuan dan diagnosis, pengendalian dan evaluasi dan partisipasi masyarakat.
"Jadi, seluruh SKPD harus mempunyai tiga pointer tersebut, seperti apa tantangan di depan yakni harus fokus pada kapasitas, dukungan dan public value sehingga menjadi agen perubahan," ungkap Bupati.
Dengan penjelasan tersebut Bupati berharap ada perbaikan di SKPD dengan melakukan komunikasi dan implementasinya dan Bupati berjanji akan terus melakukan evaluasi terhadap semua SKPD. yd