Perlu Strategi Pengembangan Inovasi Pemerintahan2011-11-09 03:38:29
TENGGARONG, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari menekankan perlunya strategi pengembangan inovasi pemerintahan dan konsep strategi pengembangan program pembangunan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kutai Kartanegara.
Senin (7/11) lalu, Bupati membagi pengalamannya selama menempuh pendidikan di Harvard Amerika Serikat kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kukar. Pengalaman dimaksud dipaparkan Bupati dalam Workshop Aplikasi Hasil Pembelajaran Transforming Leaders in Indonesia Executive Education Program At Harvard Kennedy School, yang berlangsung di Pendopo Bupati.
Dalam workshop itu, Bupati terlebih dahulu memaparkan secara umum kondisi giografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya. Dimana sebut Bupati, pada 2010, misalnya jumlah kemiskinan, IPM, pengangguran, infrastruktur panjang jalan 2009 sepanjang 1.392,87 Km. Kondisi jalan baik 19.71 persen, sedang 22,53 persen, rusak 10.67 persen dan kondisi jalan rusak berat 47.09 persen dan indeks pembangunan Gender.
"Inilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu dan melalui kepemimpinan saya tercetuslah program Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2011-2015)," terang Bupati.
Dikatakan, diperlukan strategi pengembangan inovasi pemerintahan di Kukar dimulai dari RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD kemudian konsep strategi pengembangan inovasi program pembangunan dengan tiga strategi yakni support and legitimate, capabilities dan public value menuju program inovasi berupa kontrak kinerja, program desa mandiri dan program responsif gender.
Ditegaskan Bupati, inilah yang harus dikembangkan kedepannya, dan dirinya ingin ketiga strategi tersebut dapat dipahami semua SKPD dalam menjalankan kinerja serta menentukan kebijakannya membangun Kukarmaju dan sejahtera.
Disebutkan, diantara tipe inovasi pembangunan yakni penciptaan nilai dan benefit baru bagi masyarakat. Kemudian penggunaan metode baru pencapaian tujuan, misalnya metode kerja. Dan mendifinisikan kembali Renstra dan Renja SKPD.
Jadi kata Bupati, model inovasi pengembangan program desa mandiri Gerbang Raja terlebih dahulu harus mengetahui masalah di desa seperti penduduk miskin, keterbatasan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan rendah, daya saing dan lainnya.
Dari permasalah itu, lanjut Bupati, yang harus dilakukan yakni mengamankan dukungan, memperluas kapasitas, dan memikirkan kembali public value (kebijakan publik) yakni mendengarkan sambil belajar memahami sebab dan akibat, belajar sambil bekerja dan berpikir secara menyeluruh fokus pada hasil bukan pada aksi atau keluaran.
Dia menambahkan, perlu strategi dan peta jalan inovasi mulai dari dimensi public value arah pertumbuhan meliputi penguatan program pembangunan, pelayanan dan pemerintahan yang memberikan nilai dan benefit yang lebih baik kepada masyarakat. Kemudian isi perubahan inovasi yakni penyusunan Peraturan Bupati tentang standar desa mandiri di Kukar dengan sasaran dan target menurunkan angka kemiskinan di desa, membuka akses keterisolasian desa, meningkatkan sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan di desa dan meningkatkan daya saing dan memandirian desa.
Bupati berharap, kedepannya para SKPD mempunyai semangat dalam perbaikan kinerja masing-masing sesuai topuksi terlebih dalam hal membangun komunikasi.
"Harus ada inovasi yang dilakukan SKPD dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra sehingga bisa melakukan perbaikan, " tegas Bupati. yd
|
