Tingkatkan Kesejahteraan Anggota KORPRI

Dana Hibah 2011 Rp 4,5 Miliar

2011-11-11  16:29:56

TENGGARONG, Wakil Ketua I Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kutai Kartanegara, H Syamsie Juhri mengatakan KORPRI merupakan organisasi yang mewadahi seluruh anggota KORPRI yang patut mendapat perhatian serius, karena dalam programnya banyak mengedepankan kepentingan anggota dan kepentingan umum sosial kemasyarakatan.
Dikatakan, fokus program KORPRI Kukar kedepan adalah meningkatkan peran KORPRI dan kepedulian terhadap anggota serta semua pihak, khususnya dalam hal kesejahteraan.
Untuk itu, demi kelancaran program maka pihak pengurus sekretariat sedang mengupayakan meningkatkan status sekretariat menjadi lembaga setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dengan status tersebut,  KORPRI akan memiliki lebih banyak program kerja karena bisa mengelola anggaran sendiri. Pasalnya, selama ini Sekretariat KORPRI hanya mengelola anggaran dari dana hibah.
Syamsie Juhri didampingi Kasubid Organisasi dan Hukum Sekretariat KORPRI Kukar, Muhlis mengatakan, di daerah lain status Sekretariat KORPRI sudah setingkat SKPD dan menurutnya, status tersebut memberikan dampak yang sangat positif terhadap program, terutama terkait kesejahteraan dan perlindungan anggota.
Berbicara kesejahteraan anggota, dikatakan bahwa kedepannya akan dilakukan penggalakkan pungsi koperasi KORPRI yang sempat vakum, baik di kabupaten maupun di kecamatan-kecamatan karena koperasi dipandang sangat memberikan manfaat bagi anggota KORPRI. Juga direncanakan pengembangan unit-unit usaha bagi anggota. Bahkan, nantinya anggota akan memiliki lahan kebun kelapa sawit dimana masing-masing mendapat jatah 2 hektare.
Sedangkan untuk perlindungan terhadap anggota, juga sudah ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokad yang khusus membantu menangani permasalahan hukum yang dialami PNS.
Untuk diketahui, tahun anggaran 2011 Sekretariat KORPRI Kukar menerima dana hibah Rp 4,5 miliar dan menurut Muhlis, dana tersebut digunakan untuk operasional sekretariat Rp 1 miliar, konsolidasi program di 18 kecamatan dan seminar termasuk kunjungan kerja Rp 2 miliar, LKBH Rp 500 juta, Bapor Rp 500 juta dan untuk klinik KORPRI Rp 500 juta. yd