APBD Berau Bakal Dapat Bonus Rp 30 Miliar

Program SKPD Harus Dirasakan Langsung Masyarakat

2011-11-11  16:31:58

TANJUNG REDEB, Wakil Ketua DPRD Berau H Saga’ merasa optimis,  Senin (14/11) mendatang, rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Tahun 2012, menjadi Perda APBD Tahun 2012 bisa dilaksanakan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 1 Tahun 2009, jika APBD ini disahkan sebelum batas akhir yang ditentukan bulan Desember, APBD Berau  bakal mendapat bonus dari Menteri Keuangan (Menkeu) sebesar Rp 30 miliar.   
Dijelaskan, saat ini proses pembahasan APBD Tahun 2012 sudah memasuki pinishing. “Insa Allah hari ini (Kamis 10/11, red) semua pembahasan kelar. Karena semua pembahasan hampir selesai. Besok hari Jum’at (11/11), kita akan melakukan persiapan Paripurna,” ujarnya.
Terkait masalah bonus dari Menkeu, lebih lanjut politisi PPP ini menjelaskan, bonus itu bagian spirit  bagi semua daerah, bagi daerah mana yang bisa mengesahkan APBD dari batas yang ditentukan, akan mendapat kan kucuran  dana dari Menkeu sebesasr Rp 30 miliar.
“Jadi bonus ini semacam rangsangan bagi semua daerah, agar dapat bekerja lebih profesional,” terangnya.
Jika APBD Berau  mendapatkan bonus itu, secara otomatis langsung masuk ke batang APBD, dan dihitung sebagai pendapatan daerah. Meski begitu tim Banggar ini tidak asal kerja, semua pembahasan tetap dilakukan dengan cara – cara profesional.
“Karena kami tidak mau dinilai masyarakat kerja asal – asalan, hanya gara – gara mengejer bonus Rp 30 miliar itu,” tegasnya.
Disinggung soal program Pemerintah Pusat (Pempus), APBD Berau siap menganggarakan 10 persen dari nilai program Pempus. Untuk biaya monitoring, biaya cetak dan untuk baiaya lainnya. Karena bagaimana pun juga program Pempus itu tidak bisa dibiarkan begirtu saj, harus ada pengawasan dan lain sebagainya.
“Jadi misalnya, kalau proyek Pempus senilai Rp 1 miliar, maka dana pendamping yang kita disediakan Rp 100 juta,” jelasnya.   
Bersamaan dengan itu Ketua Komisi II DPRD Berau Ir Burhan juga mengaskan, bahwa dalam pembahasan selama beberapa hari ini, Banggar menemukan program Satauan Kerja erangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengena langsung kepada masyarakat, dan dinilai pemborosan APBD.
Salah satunya adalah pengadaan laptop 10 unit oleh Dinas Pertanian. Menurut dia, program pengadaan barang ini tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara masyarakat tidak membutuhkan itu (laptop), tapi yang dibutuhkan masyarakat khususnya para petani, lebih membutuhkan pembinaan dan bantuan langsung.
“Kan tidak masuk akal pengadaan laptop sampai 10 unit. Yang jadi bahan pertanyaan kami, untuk apa laptop sebanyak itu. Jadi yang kami setujui cuman 3 unit saja,” tegasnya.
Selain itu, lanjut legislator PPP ini, dalam sinkronisasi perjalanan dinas SKPD, setelah dirasionalisasi  juga menjadi bahan temuan anggota Dewan. Salah satunya adalah Dinas Koperasi  dan Perdagangan (Diskoperindag), yang melakukan perjalanan dinas selama ini kerap  kali dilakukan kepala dinasnya sendiri, sementara stafnya hampir tidak pernah.
Pendapat dia, semestinya yang  sering melakukan kunjungan kerja itu stafnya, bukan kepala dinasnya. Sebab secara teknis lebih mengerti stafnya, dan yang turun ke masyarakat langsung kebanyakan staf.  “Ini justru terbalik, kepala dinas nya yang sering berangkat. Sementara stafnya jadi penjaga gawang, kan lucu,” katanya.
Oleh sebab itu,  Dewan selalu memprioritaskan usulan yang langsung menyentuh masyarakat, dari pada untuk kepentingan SKPD sendiri. Karena itu mantan Ketua DPD KNPI Berau ini berharap, agar semua yang diprogramkan masing – masing SKPD harus  lebih mengarah untuk kepentingan masyarakat, jika ingin mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat. imbau nya. roz