Kinerja Pemprov Kecewakan Wakil Rakyat

2011-11-11 16:33:09

TANJUNG REDEB,Anggota DPRD Berau H Liliansyah secara tegas mengaku kecewa atas kinerja Pemprov Kaltim atas gagalnya sejumlah proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Berau.
Proyek dimaksud salah satunya adalah proyek rumah layak huni di Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk – Biduk, sebab pembangunan rumah layak huni itu justru menunjukkan tidak layak huni.
Sebab kata Lilinsyah, rumah yang sedianya dibangun untuk warga yang tidak mampu itu membangun nya terkesan asalo – asalan. Akibat nya, tidak jarang warga enggan menempati rumah tersebut, mereka lebih memilih tinggal di rumah keluarganya,  yang dianggap lebih layak dan nyaman.
”Bagaimana mereka mau tinggal di rumah yang dibangunkan Pemprov, kalau membuat nya lerlihat asal jadi begitu. Terang saja mereka memilih tinggal di rumah keluarganya,” ungkapnya.
Dijelaskan, jika proyek rumah layak tinggal itu anggaran terbatas menjadi alasan, menurut dia tidak berlebihan. Pasal nya, masing – masing setiap satu unit rumah anggaran nya hanya sekitar Rp 10 juta. Sementara bahan – bahan material semua mengalami kenaikan.
Saran dia, jika Pemprov niat mensejahterakan masyarakat tidak mampu di Berau maupun di kabupaten lain, seyogia nya anggaran proyek pembangunan rumah layak huni itu minimal satu unit rumah dianggarkan Rp 25 juta.
”Kalau pagu dananya setia unit Rp 25 juta, saya rasa sudah cukup lumayan. Bila perlu dinaikkan lagi sampai dua kali lipatnya. Supaya rumah itu benar – benar layak huni,” ujarnya.
Selain program pembangunan rumah layak huni, lanjut Anggota Komisi III DPRD Berau ini, proyek pembangunan penggilingan ikan di daerah Kecamatan Talisayan juga dianggap gagal. Pasalnya, proyek penggilingan ikan tidak dapat difungsikan oleh masyarakat nelayan yang ada di sana.
”Jadi sia – sia lah proyek penggiligan ikan itu. Karena menurut nelayan belum lama dimanfaatkan alat itu, setelah itu tidak bisa difungsikan lagi. Akibatnya, warga nelayan yang berharap alat itu dapat dijadikan sebagai alat tambahan pendapatan, mau tidak mau harus menelan kekecewaan.
Liliansyah yang juga sebagai Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, pengadaan mesin membuat minyak kelapa daerah Biduk - Biduk juga diangap gagal, karena mesin tersebut tidak dapat dimanfaatkan.
”Kalau saya menilai, hampir rata – rata proyek Pemprov yang di Berau ini gagal,” kata Liliansyah.
Kegagalan itu menurut dia, Pemprov tidak koordinasi dengan Pemkab Berau, sehingga pembangunan proyek tersebut tidak bisa maksimal. Jika Pemprov tidak mau koordinasi dengan SKPD yang ada di Berau, paling tidak koordinasi degan Bupati Berau H Makmur HAPK, sebagai orang nomor satu di Bumi Batiwakal ini.
”Kalau nggak tahu jalan ngomong,  jangan jalan sendiri. Akibatnya ya tersesat lah,” imbuhnya.
Untuk itu melalui anggaran Tahun 2012 nanti, dia menyarankan Pemprov  melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau. "Minimal melakukan komunikasi, agar ada sinkronisasi dengan program Pemkab berau, yang dapat menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat secara maksimal," pungkasnya. roz