DPRD Cari Solusi Dugaan Perampasan Lahan Warga oleh PT MWJP

2011-11-25  16:05:29

SAMARINDA,DPRD Kaltim sepakat mencarikan solusi atas tuntutan warga Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dalam aksi damai yang dilakukan di gedung DPRD Kaltim, Senin (21/11) lalu.
Warga yang datang ke gedung DPRD Kaltim menyampaikan masalah mereka soal aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Munte Waniq  Jaya Perkasa (PT MWJP). Warga mengaku diresahkan aktivitas perkebunan kelapa sawit perusahaan yang kini menjadi penyebab rusaknya kerukunan antar warga Muara Tae dengan warga Kampung Ponak.
Pasalnya PT MWJP diduga telah melakukan perampasan atas lahan yang selama ini digarap oleh warga setempat secara turun temurun. PT MWJP beralasan  telah melakukan proses jual-beli lahan seluas 638 hektar dengan Warga Kampung Ponak. Menurut warga Muara Tae, ada dugaan oknum warga Kampung Ponak dimanfaatkan oleh PT MWJP untuk mempermudah perolehan lahan.
Rombongan warga diterima Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, anggota Komisi II, Sarkowi V Zahry  dan anggota Komisi III, Sudarno serta Wibowo Handoko.
Pertemuan dewan dengan warga menyepakati memanggil Bupati Kutai Barat, Ismael Thomas guna membahas tuntutan warga Muara Tae agar PT Munte Waniq  Jaya Perkasa (PT MWJP) menghentikan dugaan perampasan lahan milik warga.
"Komisi II segera menjadwalkan pertemuan dengan Bupati Kubar, karena bagaimanapun kewenangan langsung atas persoalan yang dialami warga Muara Tae berada di tangan Bupati,"kata Rusman.
Rusman mengatakan DPRD segera mengundang Bupati Kubar untuk hadir membahas masalah tersebut bersama warga "Secepatnya pertemuan dilakukan. Kami tentu memerlukan data formal yang lengkap untuk mensinkronkan saat pembahasan nantinya. Tentu persoalan tuntutan warga meminta agar aktivitas perusahaan pada lahan yang bermasalah dihentikan merupakan kewenangan Bupati, sehingga DPRD tetap mendukung penghentian aktivitas dengan memberikan rekomendasi penghentian kepada Bupati," jelas Rusman.
Sementara Sarkowi V Zahry mengatakan, permasalahan ini akan dibahas secara internal oleh dewan untuk mencari solusinya dan tentu dengan langkah konkret, yakni memanggil pihak-pihak yang saling berkaitan, seperti pemerintah setempat, instansi terkait,  BPN dan perwakilan warga,  baik warga kampung Muara Tae maupun perwakilan warga Kampung Ponak.
"Pertemuan dengan semua pihak terkait termasuk perusahaan diperlukan untuk mencarikan titik tengahnya, yang pasti tentu DPRD sepenuhnya memihak terhadap warga,  khususnya menyangkut hak-hak mereka bila dirugikan perusahaan," kata Sarkowi.
 Sedangkan Sudarno secara tegas mengatakan pada prinsipnya secara pribadi maupun kelembagaan DPRD Kaltim menolak segala bentuk penindasan terhadap warga masyarakat.  DPRD mendukung sepenuhnya sesegera mungkin penyelesaian permasalahan yang dialami warga Muara Tae.
Dirinya tak ingin masuknya investor dalam penggarapan sumber-sumber daya alam di Kaltim hanya membuat warga menjadi penonton saja, terlebih-lebih memicu permasalahan serius di tengah warga, baik secara ekonomi, sosial dan harga diri warga Kaltim.
"Keberpihakan pasti kepada warga, komisi yg bersangkutan nanti segera turun ke lapangan. Memang ada ketidakjelasan hukum dalam kasus ini, yang penting tinggal bersama-sama mencarikan formulasi penyelesaiannya," kata Sudarno.
Di tempat yang sama, Wibowo Handoko mengatakan untuk mendukung hasil dengar pendapat dengan warga, DPRD memerlukan fakta-fakta formal.
"Fakta-fakta formal sangat diperlukan, sehingga tolong dipersiapkan selengkap mungkin sebagai penguatan aspek legalitas. Berbicara solusi tentu berbicara soal legal formal agar lebih efektif,"  kata Wibowo Handoko. hms/adv