Dana Penanganan Bencana Jangan Tumpang Tindih

Pesan Wabup Kepada SKPD

2011-12-08 18:50:53

TENGGARONG, Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf  menegaskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang terlibat dalam penanganan bencana runtuhnya Jembatan Kartanegara untuk terus berkoordinasi mengenai pendanaan penanganan bencana, agar tidak ada pendanaan yang tumpang tindih.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup beberapa hari lalu dalam rapat koordinasi untuk singkronisasi semua kegiatan dan pendanaan pada penanganan evakuasi korban bencana runtuhnya jembatan Tenggarong.
Rapat yang berlangsung di ruang eksekutif Kantor Bupati tersebut dihadiri Sekkab Haryanto Bachroel, Asisten III Setkab Sutrisno, Asisten IV H Bahrul serta seluruh SKPD yang terkait dengan permasalahan evakuasi. Rapat dilakukan untuk membahas kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan, mulai dari masalah pembiayaan korban selamat hingga pemakaman korban yang meninggal dunia.
"Kepada para kepala SKPD saya minta saling berkoordinasi untuk lebih memudahkan penanganan bencana. Bagaimanapun, walau dalam keadaan bencana, pembukuan harus rapi, semua pengeluaran dan pemasukan harus tercatat, ini akan membantu bila nantinya ada audit,” pesan Wabup.
Dikatakan, pembiayaan evakuasi, pengobatan  korban sampai masalah penguburan korban akan dipusatkan pengelolaannya oleh Satkorlak. "Yang harus dihindari adalah pendanaan yang tumpang tindih. Oleh karena itu rapat ini diadakan agar nantinya tak ada dana yang tumpang dindih, baik dana yang dikelola oleh Satkorlak, Pemda Kukar maupun sumbangan dari para pengusaha," kata Wabup.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga minta kepada Dinas Pertambangan yang mendapat sumbangan dari para pengusaha agar pencatatannya ditertibkan, baik penerimaaannya maupun pengeluarannya.
"Sekecil papun pengeluaran dan pemasukan harus dicatat, agar nantinya setelah bencana usai tak ada yang tersangkut masalah ini," harap Wabup. yd