DPM Perketat Melalui SPJ

2011-12-14  16:32:52

TANJUNG REDEB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Berau, menyebutkan alokasi anggaran untuk kampung tahun 2011 sudah terealisasi dan hampir rampung hingga administrasinya.
Kepala DPM Berau, Fredy Suryadie menyebutkan, jika program tahun 2011 itu memberikan anggaran Rp 150 juta tiap kampung wajib disertai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
“Terlebih lagi kita menerapkan pola penyaluran anggaran yang cukup ketat yakni menerapkan system bertahap untuk total anggaran,” ungkapnya saat ditemui dikantornya, Selasa (13/12).
Penyaluran tahap pertama sebesar Rp 75 juta yang harus disertai SPJ pada akhir pengelolaan anggaran tahap pertama, dan menjadi syarat utama untuk penyaluran tahap kedua. “Kalau tahap pertama tidak tidak ada SPJnya maka tahap kedua tidak akan kita salurkan,” ungkapnya tegas.
Hal ini menurutnya sebagai upaya menghindari terjadinya kesalahan administrasi yang lebih banyak lagi dalam pengelolaan anggaran yang diberikan bagi seluruh kampung di Berau. Terdapat 106 kampung di Kabupaten Berau, namun dalam program yang direalisasikan 100 kampung dan 10 kelurahan.
Selain itu, untuk lebih memaksimalkan alokasi dana yang diberikan, DPM ditambahkan Fredy, memberikan dampingan melalui bimbingan, monitoring dan evaluasi. “Selain itu setiap kampung juga harus memiliki program yang disusun untuk target jangka menengah, dan itu telah disusun oleh fasilisator kampung,” tambahnya.
Namun demikian, anggaran itu menurutnya tidak berada di dinas yang dipimpinnya melainkan berada pada Dinas   Pendapatan,Pengelolaan,keuangan dan kekayaan (DPPKK) Berau. DPM dalam program ini menurutnya hanya sebagai instansi yang mengarahkan serta pendamping bagi seluruh kampung penerima anggaran.
Sementara itu, untuk Alokasi Dana Kampung (ADK) yang Perdanya baru disahkan dalam Paripurna 5 Desember lalu menurutnya akan segera diterapkan pada tahun 2012. Program Pemkab Berau dalam mengarahkan kebijakan pembangunan kearah Kampung memang sudah mulai diterapkan. Dan hal itu merupakan sebuah tantangan yang wajib terpenuhi.
“Makanya kita juga terus berupaya untuk menyelaraskan SDM aparat kampung dalam pengelolaan anggaran yang diberikan dengan harapan mampu terserap secara optimal, efektif dan efisien,” tandasnya. as