PNS Harus Jadi Mesin Birokrasi yang Handal

Tingkatkan Produktifitas dan Profesional

2011-12-21  16:42:46

TENGGARONG,Sekkab Kutai Kartanegara, Haryanto Bachroel menekankan perlu ada upaya bagi semua kepentingan di Kukar untuk meningkatkan produktifitas dan peran serta PNS agar lebih profesional dan mampu menjadi mesin birokrasi yang handal.
Semua itu diharapkan guna mencapai visi dan misi program Gerbang Raja yang tercantum dalam RPJMD Kukar tahun 2011–2015.
Penekanan tersebut disampaikan Sekkab saat membuka seminar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan pengurus Korpri Kukar di Pendopo Wakil Bupati, Selasa (20/12).
Disiplin PNS menurut PP dimaksud adalah bagaimana sikap seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan tetap konsisten dan taat kepada aturan.
Seminar itu sendiri dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman tentang kedisplinan PNS dan dalam upaya optimalisai peran Korpri dalam menyukseskan Gerbang Raja. "Mestinya percepatan pembangunan menuju rakyat yang sejahtera bisa mudah tercapai, karena Kukar memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan didukung APBD yang cukup besar serta jumlah PNS yang banyak," kata Sekkab.
Sementara berkaitan dengan penekanan produktifitas dan profesional kinerja PNS, Sekkab juga mengharapkan adanya keseimbangan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan PNS.
Karena itu, Sekkab Haryanto Bachroel selaku pembina Korpri Kukar mengharapkan pengurus Korpri Kukar untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan PNS di Kukar, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari – harinya dengan layak.
"Hal ini merupakan harapan dari Bupati," katanya.
Mengenai kesejahteraan PNS, ada banyak peluang usaha peningkatan kesejahteraan yang bisa diciptakan melalui Korpri sebagai organisasi yang mewadahi PNS. Dan mengingat sumber daya alam yang melimpah, Haryanto Bachroel mengatakan mestinya masing-masing PNS di Kukar memiliki setidaknya dua hektare kebun kelapa sawit.
Sedangkan untuk memberikan ketenangan PNS dalam bekerja agar tidak tersandung masalah hukum,  akan diminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan nasehat – nasehat hukum yang berkaitan dengan tugas – tugas PNS selaku aparatur negara.
Berdasarkan laporan Ketua Korpri Kukar, Sugiharto,  seminar PP 53 tahun 2010 diikuti para camat, sekretaris SKPD, pengawas sekolah, kepala sekolah,  kepala dinas cabang, organisasi kemasyarakatan, pengurus korpri dan perwakilan SKPD.
Seminar itu sendiri akan dilaksakan selama dua hari, yakni mulai 20 -21 Desember 2011, dengan narasumber dari Kantor Regional VIII Banjarmasin, LPM Universitas Gajah Mada, Dewan Pengurus Korpri dan Kepala BKD Kukar.
PIN Emas
Dalam acara seminar kemarin juga dilakukan pemberian PIN Emas kepada para anggota dan pengurus Korpri Kukar, yang diberikan dalam rangka HUT Korpri ke 40 sebagai wujud terimakasih dewan pengurus Korpri Kukar atas jasa dan partisipasinya. Penyematan PIN Emas dilakukan oleh Haryanto Bachroel sesaat sebelum seminar dimulai.
Adapun penerima PIN Emas dimaksud yakni  Prof Dr H Syaukani HR SE MM (mantan Bupati Kukar), Drs Abniansyah Utun (mantan Kepala BPMD Kukar), Ir M Syahran (mantan Kadis Perikanan dan Kelautan), Ir HM Syarifuddin Anwar (mantan Wakadis Pertanian Tanaman Pangan), Drs H Supeno MM (mantan Sekretaris Bawaskab Kukar), H Hasbullah (mantan Wakadis Pendidikan), H Narsun (mantan pengurus Korpri Kukar), Drs H Adriansyah Umbaran SE (mantan Wakadis Kesehatan), Drs H Rusli Rachim MM (mantan Kadisprindagkop) dan Drs H Natsir Umar (mantan Kadisnaker dan Transmigrasi Kukar). yd