Bantuan Parpol Disalurkan2011-12-22 18:38:32
SAMARINDA, Sebanyak 12 Partai Politik (Parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD Samarinda menerima bantuan keuangan dari Pemkot Samarinda sebesar Rp988.463.385 sesuai total perolehan 241.383 kursi dikali nilai suara Rp4.095. Dalam kesempatan itu, Walikota Samarinda diwakilkan Asisten I Sekkot Samarinda H Diwansyah memberikan secara simbolis kepada perwakilan parpol di ruang rapat walikota di Balaikota, Selasa (20/12). Keduabelas Parpol itu, yakni Partai Demokrat mendapat bantuan Rp 137.579.715, PDIP (Rp 178.107.930), PKS (Rp 100.118.655), Partai Golkar (Rp 140.249.655), PAN (Rp 62.186.670), PPP (Rp 62.080.200), Partai Patriot (Rp 93.349.620), PDK (Rp 49.238.280), Partai Hanura (Rp 64.868.895), Partai Gerindra (Rp 34.541.325), Partai Pelopor (Rp 35.675.640), PBR (Rp 30.466.800). “Proses pencairan bantuan tersebut batas waktunya sampai tanggal tiga puluh Desember. Apabila sampai dengan batas tanggal yang sudah ditetapkan pihak parpol belum mencairkan, maka bantuan keuangan parpol akan dianggap hangus,” kata Diwansyah. Diwansyah berharap bantuan tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya utamanya guna menunjang kegiatan partai politik, sesuai dengan amanat PP 5 tahun 2009. “Bantuan keuangan idealnya digunakan sebagai sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai dan pendidikan politik,” ujarnya. “Berkaca dengan hasil audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban tahun 2010, besar harapan kami yang menjadi kesalahan-kesalahan, tidak terulang lagi di tahun 2011 ini. Jangan lagi digunakan untuk honor pegawai atau ada juga digunakan membayar iklan pada media elektronik hingga membeli peralatan kantor, bahkan papan nama partai,” pesan Diwansyah lagi. Diwansyah mengemukakan pula untuk bantuan parpol tahun 2011 ini, PPP kembali mendapatkan bantuan setelah tahun lalu tidak diberikan. “Pada anggaran tahun 2010, PPP tidak mendapat bantuan sebab tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan di tahun 2009. Harapan kita, kasus ini tidak terulang lagi, karena anggaran yang sudah dialokasikan jadi batal diberikan,” pungkas Diwansyah. john
|