Korban Jembatan Kukar Ancam Class Action

2012-01-07  18:55:15

SAMARINDA, Perwakilan korban Jembatan Kutai Kartanegara yang ambruk pada 26 November 2011 lalu mendatangi Kantor DPRD Kaltim. Para korban mengangcam akan melakukan class action, jika pemerintah tidak memberikan kepastian nasib para korban Jembatan Kukar dan ahli waris para korban.
Para korban mengaku sejak proses pencarian hingga pertemuan pemberian bantuan atau santunan terkesan bertele-tele, bahkan beberapa korban yang selama penanganannya tidak seperti yang diharapkan.
"Perlakuan kepada kami ini kesannya seperti orang yang tidak manusiawi, Bupati pernah mengatakan bahwa yang menangani kami ini adalah tim khusus. Tapi nyatanya dilapangan birokrasi yang tidak jelas membuat korban terkesan dilempar sana dilempar sini," kata Samuel kepada Anggota Komisi III DPRD Kaltim Kamis (5/1) kemarin,
Ditambah lagi pemberian santunan bagi korban selamat yang kesannya tidak manusiawi. Misal Dirinya yang saat ini selamat hanya diberi uang santunan Rp5 juta. "Padahal uang yang saya keluarkan akibat kejadiaan ini lebih dari itu," kata Samuel.
Begitu juga dengan tidak adanya kejelasan soal ganti rugi kendaraan milik korban yang saat ini masih berada di dasar sungai.
"Bupati mengatakan bahwa kendaraan yang diganti nantinya berdasarkan tahun pembuatan sesuai BPKB yang ada, namun ternyata dilapangan hal itu belum bisa diproses dengan alasan tidak jelas," kata Samuel.
Selain Samuel, ada juga tujuh ahli waris dan korban Jembatan Kutai Kartanegara lainnya yang ikut mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur di Samarinda. Mereka mengadu karena kesulitan mendapatkan bantuan dan berbelitnya proses pencairan dana.
Nada keras diungkapkan Haji Titin salah satu korban jembatan Kutai Kartanegara yang terancam lumpuh akibat tragedi jembatan Kutai kartanegara.
"Saya kalau ikuti saran Dokter saat ini saya mungkin lumpuh, karena saat itu dokter mengatakan bahwa patahnya tulang ekor saya membuat saya kemungkinan harus beristirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama," kata Haji Titin.
Namun karena dorongan keluarga orang tua akhirnya kami memutuskan menggunakan jalan alternatif.
"Ini semata-mata untuk kesembuhan saya, namun sayangnya saat kita akan melakukan klaim kepada pemerintah terkait biaya pengobatan oleh tim pembayaran santunan mengaku bahwa yang dibayarkan hanya biaya perawatan selama dirumah sakit, selebihnya tidak bida di klaim," kata Haji Titin.
Ia juga mengaku telah mencoba menanyakan hal ini kepada Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari melalui SMS seperti permintaan Bupati, Namun jawaban yang diterimannya bukannya kabar yang menyejukan namun kabar menyakitkan yakni, dirinya diminta Bupati Kukar bersyukur karena masih diberi kehidupan.
"Saya memang bersyukur karena hingga saat ini masih di beri kesehatan dan masih bisa berjalan setelah sempat dikatakan dokter terancam lumpuh, namun bukan jawaban itu yang kami harapkan, kami hanya menanyakan sampai sejauh mana tanggung jawab pemerintah," tegas Haji Titin.
Atas kejadiaan ini lanjutnya ia berencana mengumpulkan para korban dan keluarga korban yang sampai saat ini masih diperlakukan tidak manusiawi oleh Pemkab Kukar.
"Kami akan class action Pemkab Kukar. Saat ini sedang mengumpulkan para korban," kata Haji Titin
Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sudarno menuturkan, ini menjadi perhatian serius. Dewan menganggap Pemkab Kukar tak serius menangani masalah ganti rugi korban bencana. "Di anggaran provinsi ada uang Rp10 miliar. Sampai sekarang belum ada permintaan dari gubernur untuk menggunakan uang itu. Saran saya, gunakan saja uang itu untuk penanganan korban," kata Sudarno.
DPRD Kaltim juga berencana memanggil PT Bukaka Teknik Utama Tbk, sebagai perusahaan penggarap pemeliharaan jembatan itu. DPRD ingin Bukaka menjelaskan soal rubuhnya jembatan.
Nantinya, DPRD akan memberikan rekomendasi apa yang akan dilakukan. Agar nantinya, tidak hanya orang-orang kecil yang dikorbankan. Mereka yang membuat kebijakan juga harus diseret. M4n