Pengusaha Kecewa PLN

2012-01-11   00:10:42

SAMARINDA, Pengusaha kecewa terhadap kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah VI Kalimantan, karena saat ini dinilai tak berpihak kepada dunia usaha. Sebab, pengajuan pemasangan listrik oleh pengusaha dengan beban atau daya besar di atas 900 kwh untuk kepentingan bisnis, tidak digubris dan dilayani.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Samarinda Sugiyono pada Poskota Kaltim, Selasa (10/1).
Dia mengaku, Komisi III banyak mendapatkan laporan dari kalangan pengusaha tersebut, mulai dari pengusaha properti, jasa dan industri yang ingin menyambung listrik dengan daya besar untuk kepentingan bisnis mereka, namun tak terlayani. Alasan PLN, penyambungan besar hanya maksimal 900 kwh, selebihnya tak akan dilayani, kendati itu dengan tarif bisnis atau khusus.
"Kami dapat keluhan dari REI, investor-investor yang sudah membangun gedung bisnisnya, dan bahkan jujur saja, ada kantor instansi yang sampai sekarang tidak bisa menyambung listrik baru dengan daya besar itu, karena kebijakan PLN tak bisa lebih dari 900 kwh. Ini kan jelas sama saja telah merugikan dunia usaha dan perekonomian Kaltim. Sementara dunia usaha jelas-jelas harus didukung untuk kelangsungan ekonomi kita," kata Sugiyono.
Menurutnya, kebijakan tak bisa lebih dari 900 kwh karena kepentingannya memprioritaskan rakyat kecil menengah. Namun harusnya, itu bukan berarti mengabaikan kepentingan kalangan pengusaha yang ingin berbuat untuk daerah. Dunia usaha sebagai penopang perekonomian harus ada kebijakan tersendiri, bisa dengan tarif bisnis atau khusus.
"Lah ini informasi yang dilaporkan ke kami, semua disama ratakan tidak boleh lebih dari 900 kwh. Kami tidak punya kepentingan apapun, tapi ini adalah kepentingan kita bersama, dan apalagi Kaltim dikenal sebagai kota jasa dan industri, tentu salah satu penopangnya adalah investasi. Kalau investornya tidak terlayani seperti ini, bagaimana ekonomi kita bisa meningkat," ujarnya dengan tegas.
Tak hanya tarif khusus ataupun bisnis, lanjutnya, ada pengusaha yang siap membayar berapapun tarif listrik itu, supaya pemasangan baru dengan daya besar terpasang. Namun tetap saja PLN bersikukuh dengan kemauannya, dengan dalih listrik kali ini adalah pro rakyat.
"Jajaran Direksi dulu, mereka pengusaha diberikan solusi dengan tarif tersendiri, nah sekarang sungguh tak ada sekalipun. Maka itulah mereka mengadukannya ke kami Komisi III. Kami Komisi III berharap, ini tidak bisa terus dibiarkan, karena bisa-bisa pengusaha akan lari dan berinvestasinya di luar Kaltim. Berikan solusi kepada mereka. Karena informasinya, daya itu sebenarnya ada, bukan tidak cukup seperti yang mengemuka di publik selama ini," tambah Sugiyono. sob