Polisi dan TNI Diduga Dibalik Konflik Argaria

2012-01-15  18:29:28

SAMARINDA.,engan dalih mengamankan investasi yang ditanamkan pihak ketiga, polisi dan aparat TNI selalu berada di balik terjadinya konflik agraria yang terjadi di Kaltim.
Salah satu bukti adalah konflik antara aparat kepolisian dengan masyarakat yang terjadi di Mesuji dan Bima Nusa Tenggara Barat. Hal ini terlihat ketika tidak adanya aktivitas aparat untuk meredam terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang menggunakan masyarakat lainnya untuk melakukan intimidasi dan penghalangan.
Dari itu, melalui satu gerakan yang dinamakan solidaritas Anti Pembantaiaan Rakyat yang tergabung dalam 19 elemen masyarakat dan kampus menyuarakan agar pihak kepolisian dan aparat TNI untuk menghentikan setiap aksi kekerasan dan pembantaian rakyat.
Direktur Pokja 30 Carolius Tuah kepada Poskota Kaltim di depan kantor gubernur Kaltim mengatakan bahwa aparat kepolisian dan TNI di daerah ini sudah terlibat jauh dalam setiap penyelesaiaan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha.
"Kita bisa lihat dalam 3 tahun terakhir telah terjadi 11 konflik antara warga dengan aparat maupun korporasi. Yang pertama terjadi adalah pada tahun 2008 yakni salah seorang warga Kutai Barat harus meregang nyawa akibat peluru tajam aparat kepolisian bersarang ditubuhnya. Hal ini dipicu aksi pemblokiran  tambang batu bara CV Arkon di Kota Bangun Kutai Kartanegara, sementara 24 orang lainnya di tahan aparat kepolisian," kata dia.
Kemudian kata dia aksi pengerusakan rumah warga dan bentrok fisik yang nyaris berujung aksi sara pada tahun 2011, akibat sengketa lahan antara perusahaan dengan warga. perusahaan dengan menggunakan korporasinya mencoba mengintimidasi warga dan nyaris terjadi konflik sara. Akibat kejadiaan ini 17 kendaraan roda dua dibakar, 2 orang luka bacok, namun penyelesaiaanya juga tidak jelas.
Yang terakhir, lanjut dia adalah konflik warga dengan perkebunan kelapa sawit di Muara Tae di Kutai barat. "KOnflik-konflik ini harus diselesaikan, jangan sampai warga kita yang turun temurun memiliki dan  memelihara lahan yang ada diderahnya justru menjadi penonton didaerahnya sendiri," kata Tuah.
"Ini harus dituntaskan dan diselesaikan dengan cepat," tegasnya.
Dan terpenting lanjutnya pemerintah harus segera manarik mundur aparat kepolisian dan TNI dari daerah konflik Agraria.
Tuah mengatakan bahwa seharusnya pemerintah bisa melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat indonesia khususnya organisasi-organisasi petani, sebagai penentu kebijakan agraria nasional.
Hal ini lanjutnya akan memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa tanah yang ada benar-benar dikelolah oleh rakyat, seperti yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria  (UUPA) tahun 1960. M4n