ASDP Serahkan Persoalan Tarif Feri ke Pemkab

2012-01-16  18:28:02

Balikpapan,Kepala Cabang PT Angkutan Sungai dan Pwenyeberangan (ASDP) Kalimantan Timur (Kaltim) di Balikpapan Wisnu Tjahyono, upaya untuk memperlancar arus orang dan kendaraan dari Tenggarong ke Tenggerong Seberang pasca runtuhnya jembatan Kutai artanegara (Kukar) Sabu (26/11) 2011 lalu sudah mengoperasikan dua kapal feri secara gratis namun itu tidak akan berlanjut karena operasional kapal-kapal feri itu membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) dan membayar gaji karyawan serta biaya-biaya lainnya.
‘’Sampai dengan akhir Desember 2011 dua kapal feri milik PT ASDP masih dioperasikan secara gratis namun selanjutnya akan mulai dikenakan biaya penyeberangan dan itu akan peruntukkan untuk biaya BBM, karyawan kapal feri dan biaya perbaikan kapal, hanya saja untuk besaran biaya itu masih harus dikoordinasikan dengan pihak pemerintah Kabupaten Kukar,’’ kata Wisnu Tjahyono, beberapa waktu lalu diruang kerjanya Jln. MT Haryono, Balikpapan.
Sementara ini memang masih gratis dan itu atas permintaan kementerian perhubungan dan kami didaerah hanya melaksanakan aturan itu tapi kedepan kami harus menentukan besaran biaya penyeberangan baik orang maupun kendaraan, jelas Wisnu kembali.
Seperti diketahui saat ini ada dua kapal feri yang digunakan untuk angkutan penyeberangan di Tenggarong setelah jembatan yang menjadi kebanggaan masyarakat Tenggarong itu runtuh, kedua kapal feri itu KMP Bili dan KMP Kerapu, sejak ada di Tenggeraong kapal-kepala itu langsung melaksanakan tugas mengangkiut masyarakat dan kendaraan secara gratis.
Ditanya besaran biaya penyeberangan, Wisnu mengatakan masih belum diketahui tapi kalau ancang-ancang dari pihak ASDP sudah ada tapi kami masih harus menunggu persetujuan pemkab Kukar, apakah tetap gratis tapi pemkab harus mengalikasikan dana untuk biaya operasiuonal dan lainnya atau kita yang menentukan besaran biaya, walaupun ada sebagian warga meminta agar angkutan penyeberangan itu tetap gratis.
‘’Kalau gratis, siapa yang akan membyara BBM dan karyawan dan biaya operasional kapal lainnya, jelas kalau gratis terus tidak mungkin,’’ ujar Wisnu lagi. Seperti diketahui, rencana penarikan tarif kepada pengguna jasa KMP Bili dan KMP Kerapu di jalur penyeberangan Tenggarong-Tenggarong Seberang ditolak DPRD Kutai Kartanegara.
Sebelumnya, ada aksi unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang mendesak Pemkab segera memastikan jasa KMP Bili dan KMP Kerapu tidak dipungut biaya, rencananya tarif yang akan dikenakan sekitar Rp 50 ribu untuk mobil dan Rp 2.500 untuk kendaraan roda dua, usulan pemberlakuan tarif tersebut hingga kini masih dibahas pihak berwenang.max