Perluasan Bandara Prioritas Pendukung MP3EI

2012-01-18  01:13:40

Balikpapan, Peran Penting Kaltim dalam menggerakkan perekonomian nasional dipertegas dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)., ini membuat Kaltim menjadi bagian dari koridor ekonomi Kalimantan dan langkah besar yang harus dilakukan dengan percepatan fisik sarana mendasar, dari jalan trans, kawasan industry hingga perluasan bandara Sepinggan Balikpapan.
Demikian dikatakan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishack di Balikpapan baru-baru ini, dalam rangka menyambut hal itu kata Awang Faroek Ishack perlu pengembangan kawasan atau cluster industri yang mutlak didukung dengan infrastruktur yang andal dan slah satu  adalah penetapan jalan lintas Kalimantan sebagai salah satu koridor ekonomi nasional (National Economic Corridor).
"Selain itu, juga perlu ditetapkannya rencana pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (RUJJN) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 567/KPTS/M/2010, ini menjadi bukti bahwa Pemerintah pusat mendukung agar kawasan atau cluster tersebut terealisasi," ujarnya.
Pengembangan kawasan atau cluster industri tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diatur dalam PP Nomor 26 tahun 2008, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim.
“Untuk RTRWP Kaltim belum ditetapkan , namun kini tetap menunggu persetujuan pembahasan DPR RI, yakni tahap 12 dan 13 tahapan pembahasan perubahan kawasan hutan,” ujar Awang.
Setelah pembahasan di DPR RI, RTRWP Kaltim akan masuk ke tahapan, yaitu persetujuan atau penetapan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan oleh Menteri Kehutanan.
Untuk pencapaian Pemprov Kaltim dalam rangka mendukung pelaksanaan MP3EI di koridor ekonomi pulau Kalimantan di bidang infrastruktur, meliputi; pembangunan jembatan Pulau Balang yang merupakan jalan lintas Kalimantan poros selatan, yang menjadi penghubung antara Kaltim dengan Kalsel.
“Jembatan bentang pendek sepanjang 470 meter, progres pengerjaannya mencapai 50,09 persen hingga akhir tahun 2011. Sedangkan untuk jembatan bentang panjang sepanjang 1.344 meter akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri yang telah masuk blue book Bappenas tahun 2010-2014. Akan tetapi hingga akhir tahun 2011 belum terealisasi,” papar Awang.
Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi jasa distribusi untuk memperlancar arus barang dan jasa. Pelaksanaan pembangunannya sendiri terbagi atas 5 segmen, yaitu segmen Km. 13 Balikpapan-Samboja, segmen Samboja-Palaran I, segmen Samboja-Palaran II, segmen Palaran-Jembatan Mahkota II, segmen Km.13-Sepinggan Balikpapan yang progresnya mencapai 5,5 persen di tahun 2011.
Pembangunan jalan akses Maloy sepanjang 12 Km, juga telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Jalan ini merupakan salah satu prasarana dasar untuk menuju ke kawasan industry Maloy. Pembangunan pelabuhan Maloy pada tahun 2009 dan 2010 juga telah disusun sebagai rencana induk dan perencanaan teknis sisi laut. Sedangkan untuk Amdal masih dibahas oleh Komisi Amdal Pusat.
Kawasan industri juga telah disusun studi kelayakan, Masterplan dan Business Plan serta kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
“Hal ini dilakukan guna melengkapi dokumen perencanaan sebagai acuan implementasi pembangunan, maka di tahun 2012 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan industri Maloy,” jelas Awang.
Tak lupa pembangunan Bandara Sepinggan Balikpapan juga sesuai dengan perencanaan pihak Angkasa Pura I yang akan dilaksanakan perpanjangan landasan pacu menjadi 3.500 meter masuk dalam program pendukung MP3EI yang sangat strategis.
Selain itu pembangunan terminal penumpang menjadi 110.000 m2 dengan Garbarata atau jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat sebanyak 10 unit, pembangunan sendiri telah dimulai sejak tahun 2011, dan direncanakan akan selesai pada tahun 2013, sebut Awang.
Sebagian besar program ini, lanjut Awang didukung oleh APBN dan APBD Kaltim. Sekadar diketahui, realisasi pendapatan Provinsi Kaltim untuk pendapatan asli Daerah (PAD) di tahun 2011 hingga 9 Desember 2011 mencapai Rp 4,065 triliun, meningkat 49,94 persen dari tahun 2010 yang hanya Rp 2,711 triliun.
“Untuk dana perimbangan di tahun 2011 Rp 4,31 triliun naik 0,05 persen dari tahun 2010 yakni Rp 4,038 triliun,” jelas Awang. max