Rumah Aspirasi Hetifah di New Benakutai Hotel

Berfungsi tampung keluhan masyarakat

2012-01-22  18:41:29

Balikpapan, Selama ini banyak muncul keluhan masyarakat di Kalimantan Timur berkaitan dengan berbagai pembangunan serta pertambangan dan perkebunan karena dinilai tidak memberikan kesempatan kepada warga setempat untuk memperjuangkan hak-hak mereka sehingga bermunculan  masalah social yang justru merugikan masyarakat terutama terkait pertambangan batubara.
‘’Masyarakat mengeluh kepada pemerintah daerah namun jawaban yang diterima hanya mengatakan kalau masalah itu merupakan wewenang pemerintah pusat namun akan kami tampUng untuk dikoordinasikan dengan anggota DPR-RI asal Kaltim termasuk DPD namun sampai hari ini keluhan iotu tidak pernah berkembang kearah perhatian pemerintah pusat terhadap masyarkat didaerah sekitar tambah,’’ ujar Wardiman, warga Samarinda ketika berbincang dengan media ini, kemarin.
Khusus untuk warga Balikpapan tidak perlu repot lagi untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai macam permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat, pasalnya anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, Hetifah telah mendirikan rumah aspirasi yang akan memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan Pemerintah pusat.
‘’Rumah aspirasi ini akan menjembatani keluhan-keluhan masyarakat Kaltim, khususnya Balikpapan, semua permasalahan dapat disampaikan, dan akan difasilitasi penyelesaiannya hingga ke pusat, jika apa yang dikeluhkan memang menjadi wewenang pemerintah pusat,’’ kata Staf Ahli Anggota DPR RI, Eko Arief Nugroho saat berkunjung ke Balikpapan.
Ia mencontohkan, seperti masalah pendidikan, kesehatan atau bidang lain, yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh rumah aspirasi yang berada di Hotel Yayang kawasan Sepinggan Balikpapan.
Selain memfasilitasi masalah yang diadukan, rumah aspirasi juga akan menyampaikan program-program kementerian yang terkait pengembangan dan pembangunan di daerah, jika aspirasi yang disampaikan penyelesaiannya berada di bawah kewenangan daerah, maka pihaknya akan menyampaikan ke Pemerintah Daerah dan bersama-sama mencarikan solusi penyelesaiannya.
‘’Misalnya di Kementerian Pendidikan ada program bantuan pembangunan perpustakaan, itu kita sampaikan ke sekolah-sekolah yang kita anggap membutuhkan, dan memintanya untuk membuat proposal pengajuan, untuk kita sampaikan ke kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,’’ terang Warso Satori, pengelola rumah aspirasi.max