Tiga Perusahan Batubara di PPU Ditegur

2012-01-22  18:50:04

Penajam, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Penajam Paser Utara (PPU) H Firmansyah menegaskan, Pemkab PPU jauh hari sudah memberlakukan pengetatan izin pertambangan batu bara di wilayah PPU menyusul temuan BPK RI Kaltim dan moratorium yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pertambangan batu bara yang dilakukan perusahaan.
‘’Pengetatan dan pembatasan pengelolaan usaha tambang batu bara dilakukan, karena terjadi kerusakan alam lingkungan, olehnya kita mulai ketat dalam menyikapi masalah perijinan itu jangan sampai kerusakan lingkungan justru terjadi di Kabupaten PPU ini,’’ ujar Firmansyah yang juga merangkap Plt Kadis Pertambangan dan Energi (Distamben) kepada wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Menurut Firmansyah, dari 78 pemohon pengelolaan tambang batu bara di PPU, di antaranya baru 58 yang diverikasi, 19 memenuhi persyaratan izin eksplorasi dan eksploitasi, lalu 3 perusahaan pertambangan batu bara lagi diberi surat teguran tertulis soal jaminan reklamasi (jamrek).
‘’Kami selaku pemerintah di daerah tentu sangat mendukung pemerintah pusat soal moratorium tambang batu bara, apalagi ada temuan BPK RI Kaltim dua perusahaan tambang batu bara di PPU bermasalah, ini kemudian menjadi perhatian khusus baik Bupati maupun kami datri SKPD yang berkaitan dengan perijinan tersebut,’’ terang Firmansyah.
Kemudian terhadap tiga perusahaan tambang batu bara yang disurati itu, ujar mantan sekretaris KPU PPU ini, lantaran belum sepenuhnya melaksanakan kesanggupannya dalam pengelolaan tambang batu bara, saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan nama tiga perusahaan itu, pejabat Distamben ini enggan menyebutkan.
‘’Ada tiga perusahaan yang sudah kami kirimi surat teguran pertama agar melaksanakan komitmennya, kedua kami pemerintah di daerah juga mendukung kebijakan moratorium oleh pemerintah pusat dengan maksud untuk tetap menjaga kelestarian alam dan gangguan lingkungan,’’ ujarnya.  max