Masalah Banjir Harus Ditangani Secara Komprehensif

2012-01-22  18:52:56

SAMARINDA, Mencermati permasalahan banjir di Kota Samarinda, mendapat respon dari anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (F-PDIP), Sugiono. Dia mengatakan, pemerintah tidak saja dituntut harus mampu melakukan pengelolaan sistem drainase, tapi juga mampu melindungi kawasan-kawasan yang bernilai penting bagi ekologi maupun sosio-kultural warga Kota Samarinda.
"Banjir bukan semata permasalahan budaya membuang sampah di sembarang tempat. Ada berbagai hal yang lebih dalam yang perlu diperhatikan dalam melihat permasalahan banjir di Kota Samarinda," kata Sugiono, kemarin.
Menurutnya, karakteristik umum banjir Kota Samarinda sebagian besar disebabkan karena aliran alam termasuk sungai ataupun anak sungai yang telah semakin dipaksa menyempit, tempat penyerapan air seperti rawa dan danau semakin tiada dan pepohonan yang semakin sedikit.
"Pengelolaan drainase tidaklah semata untuk memelihara selokan ataupun saluran air. Namun lebih jauh daripada itu, sungai-sungai alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai sungai alam, harusnya dapat tetap dipertahankan keberadaannya dengan tidak menutup aliran sungai yang telah ada," ungkapnya.
Sugiono, sependapat jika DPRD Kota Samarinda bersama dengan Pemerintah Kota Samarinda membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi kawasan-kawasan yang bernilai penting bagi ekologi maupun sosio-kultural warga Kota Samarinda.
Perda Kawasan Lindung Lokal tersebut melindungi kawasan-kawasan rawa yang tersisa, kawasan perbukitan kapur, serta kawasan mangrove di wilayah Kota Samarinda. Misalnya, wilayah Jalan Inpres, Jalan Belatuk, Jalan Banggeris, Jalan A Wahab Syahranie. Untuk lokasi mangrove misalnya sepanjang tepi Mahakam, mulai dari Jembatan Mahakam hingga Jalan Slamet Riyadi.
"Kepada developer, wajib mensyaratkan untuk menyisakan 30 persen dari luas kawasannya untuk tetap sebagai Ruang Terbuka Hijau, dengan ditanami pepohonan. Selain itu setiap bangunan, wajib memiliki sumur resapan," katanya.
Dia juga mengakui bahwa Pemkot sudah lama berusaha mengatasi banjir yang terjadi di Samarinda dengan membangun beberapa proyek polder di beberapa titik. Tetapi dari proyek pembangunan Polder Vorvo belum terlihat hasilnya sejauh mana efektifnya pembangunan polder tersebut. Karena debit air yang masuk ke polder tersebut sangat banyak dibanding jumlah kapasitas polder itu sendiri.
"Sebenarnya usaha pemerintah kota untuk membangun polder seperti di vorvo, kemudian air hitam, antasari gang Indra, adalah usaha pemerintah mengatasi banjir yang selalu menggenangi jalan-jalan ataupun pemukiman warga. Namun, sejauh ini setiap kali hujan deras dengan durasi sekitar lebih dari satu jam saja ada beberapa daerah sudah digenangin oleh air. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya fungsi dari polder itu sendiri belum efektif," pungkasnya. aon